Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggandeng dunia usaha untuk bersinergi karena masih banyak tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan pelindungan anak.

"Pembangunan yang kita lakukan sudah mengupayakan kesetaraan gender di berbagai bidang. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan dan anak," kata Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indra Gunawan dalam lokakarya di Jakarta, Rabu.

Indra mengatakan di bidang kesehatan, Indonesia masih dihadapkan pada angka kematian ibu yang tinggi, padahal angka harapan hidup perempuan di Indonesia lebih tinggi daripada laki-laki.

Indonesia juga masih dihadapkan pada anak bertubuh kerdil atau "stunting" yang merupakan permasalahan tumbuh kembang anak.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia juga masih memprihatinkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah meluncurkan program 3Ends untuk mengampanyekan penghapusan kekerasan terhadap perempuan," katanya.

Ia mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang terjadi di masyarakat. Perlu ada sinergi multipihak, termasuk dari dunia usaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

"Apa saja yang bisa dan perlu kita sinergikan agar hasilnya lebih efektif," ujarnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan Lokakarya Dunia Usaha bertema "Kerja Bersama Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan dan Anak" dengan mengundang berbagai pimpinan perusahaan dari berbagai bidang.

Bidang-bidang usaha yang diundang antara lain sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor konstruksi, energi, dan jasa ilmiah; sektor produk konsumsi dan pengolahan; dan sektor transportasi, komunikasi, logistik, akomodasi, dan ritel.

Dalam lokakarya tersebut, para perwakilan dunia usaha diminta menceritakan program-program apa saja yang sudah dan akan dikerjakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta kemungkinan bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.