Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyiapkan penyaluran Program Sembako tahun 2020 yang mulai diberikan pada awal Januari.

Menko PMK Muhadjir Effendy dalam keterangannya usai memimpin rapat tingkat menteri terkait Program Sembako 2020 di Kemenko PMK Jakarta, Selasa, mengatakan penyaluran bantuan sosial diberikan lebih cepat di awal tahun agar dapat dirasakan secepat mungkin dan punya dampak signifikan dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi dan mengentaskan masalah kemiskinan.

"Pertemuan kali ini untuk mengevaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 dan persiapan Program Sembako 2020 yang leading sektornya berada di Kementerian Sosial,” kata Menko PMK.

Menteri Sosial Juliari Batubara yang menghadiri rapat tersebut menjelaskan Kementerian Sosial siap untuk menyalurkan PKH yang nilainya sekitar Rp7 triliun dan BPNT senilai Rp2 triliun pada awal Januari. "Ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban dan meningkatkan konsumsi di kalangan masyarakat berpendapatan rendah," kata Juliari.

Baca juga: Mensos sebut nilai BPNT 2020 naik jadi Rp150 ribu
Baca juga: Bulog: realisasi penyaluran beras BPNT baru 6 persen dari target

Muhadjir menjelaskan saat ini terdapat peningkatan indeks bantuan sosial pangan dari yang sebelumnya sebesar Rp110 ribu menjadi Rp150 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM). Tambahan sebesar Rp40 ribu direkomendasikan oleh pemerintah untuk membeli tambahan bahan pangan selain beras dan telur seperti ikan, daging, ayam, dan kacang-kacangan.

Penambahan Rp40 ribu tersebut merupakan realisasi dari janji presiden atas Program Sembako. Pemerintah tidak akan meluncurkan kartu baru, melainkan penambahan bansos akan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah dimiliki KPM saat ini.

Dengan adanya penambahan bansos ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyakarat berpendapatan rendah untuk membeli bahan pangan lebih bervariasi. Selain itu pemerintah juga menekankan bahwa program bantuan ini akan berjalan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan kebijakan diskresi.

Menko PMK mengatakan program bantuan ini akan disinergikan dengan program pemerintah lainnya dalam rangka penanggulangan stunting. Dia menyebut ke depannya akan ada kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Kesehatan untuk mengintervensi langsung dalam pengentasan kekerdilan pada anak.

Baca juga: Legislator sebut pengelolaan BPNT lebih pas oleh Bulog
Baca juga: Program PKH-BPNT berjalan bagus dan berhasil, kata Komisi VIII DPR
Baca juga: Buwas tawarkan solusi distribusi BPNT libatkan RT/RW hingga Pramuka