Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan membangun kebun bibit seluas 100 hektare di ibu kota baru.

"Yang pertama dibangun itu adalah kebun bibit, nursery seluas kurang lebih 100 hektare memuat jutaan bibit di situ," kata Presiden Jokowi di pintu Tol Samboja, Kutai Kartanegara, Selasa.

Lokasi ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Artinya kita ingin memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar ibu kota negara," tambah Presiden.

Presiden Jokowi pun memastikan pasokan listrik dan air sudah direncanakan dan dipersiapkan.

"Sudah ada semua, perencanaan itu sudah ada semua jadi kita membangun sebuah gagasan besar itu, hitung air sudah, hitung listriknya berapa semua sudah dihitung, yang paling penting kita bangun ibu kota negara baru tetap memperhatikan lingkungan, memperbaiki lingkungan," jelas Presiden.

Di lokasi ibu kota baru itu, pemerintah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare. Selain untuk areal ibu kota negara, lahan tersebut dialokasikan untuk berbagai sarana pendukung, termasuk kawasan hijau. Untuk kantor kementerian dan lembaga negara, butuh lahan 4.000-6.000 hektare. Pembangunan tahap pertama mencakup area inti, yakni lahan seluas 4.000 hektare.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan pemerintahan ibu kota baru berbentuk provinsi baru seluas total 256 ribu hektare.

Di dalamnya ada 56 ribu hektare yang menjadi daerah ibu kota. Di dalam 56 ribu hektare akan ada kawasan pemerintahan seluas 5 600 hektare. Area 56 ribu hektare diatur oleh city manager yang bukan bagian dari daerah otonom.

Calon Ibu Kota Indonesia yang baru didesain dengan menggunakan konsep kota cerdas (smart city). Setidaknya ada tiga cluster di ibu kota baru itu yaitu klaster pemerintahan, pendidikan dan teknologi, kemudian masih bisa ditambah klaster wisata.

Pemindahan Ibu kota baru butuh anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024. Anggaran itu direncanakan dari APBN, swasta, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Baca juga: Presiden Joko Widodo "kulo nuwun" ke tokoh adat Kaltim

Baca juga: Presiden Joko Widodo mulai kunjungan kerja ke Kalimantan Timur