Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membidik cara dan model baru untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan di Papua dan Papua Barat agar sejajar dengan provinsi lain di Tanah Air.

"Bappenas berupaya merumuskan pendekatan pembangunan Papua yang menghargai budaya dan kearifan lokal," kata Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga dalam Konferensi Pembangunan Papua di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bappenas : Perlu strategi pendekatan baru bangun Papua

Menurut dia, pemerintah mengedepankan kerangka otonomi khusus sebagai instrumen kebijakan percepatan, afirmasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Berbagai langkah, lanjut dia, sudah ditempuh untuk pembangunan di Bumi Cendrawasih itu di antaranya mengadopsi pendekatan perencanaan pembangunan Papua berbasis wilayah adat dan kawasan potensial.

"Kami sadari pendekatan kutural atau sosial budaya menjadi dimensi penting dalam merancang pembangunan sektoral dan kewilayahan," imbuhnya.

Pemerintah, lanjut dia, berkomitmen melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat antara lain melalui Inpres Nomor 9 tahun 2017.

Percepatan, kata dia, dilakukan secara tematik, holistik, integratif dan spasial atau THIS.

"Infrastruktur merupakan tulang punggung menggerakkan ekonomi wilayah sekaligus meningkatkan jangkauan pelayanan dasar ke seluruh daerah di Papua," katanya.

Sementara itu, dalam Konferensi Pembangunan Papua dibahas sejumlah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua dengan tema SDM Papua unggul menuju Indonesia maju.

Topik yang dibahas yakni cara membangun Papua dengan hati, pelayanan dasar, karakter dan daya saing serta masa depan pembangunan yang holistik.

"Konferensi ini dirancang sebagai forum refleksi dan evaluasi langkah yang sudah ditempuh sekaligus merumuskan kangkah strategis ke depan yang lebih tepat dan solutif bagi upaya percepatan di tanah Papua," ujar dia.

Dalam konferensi itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanab Mahfud MD, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot Dewabroto, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Kepala Bappeda Papua Yohanes Walilo serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Baca juga: Stafsus Presiden kritik pencapaian pembangunan berkelanjutan Papua
Baca juga: PNG ajukan keberatan terkait pembangunan pagar di PLBN Sota