"Ada tiga sektor yang jadi fokus Presiden Joko Widodo dalam omnibus law, yakni investasi, perpajakan dan UKM,," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa.
Menurut Ganjar, untuk merealisasikan hal tersebut perlu ada komitmen tidak saling mempersulit situasi harus dimiliki lembaga mana pun, baik pemerintah pusat maupun daerah, sehingga mesti menyamakan persepsi terlebih dahulu.
Oleh karena itu, pemerintah daerah menginventarisasi untuk peraturan perpajakan, cipta lapangan kerja, UKM, dan investasi.
Baca juga: Ketua DPR RI tunggu Surpres Omnibus Law
Baca juga: Mahfud sebut "omnibus law" batalkan UU yang tak sinkron
"Ini berlaku agar daerah menyiapkan perbaikan regulasi," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Terkait dengan inventarisasi perda tersebut, Ganjar mengaku sudah mendapatkan kisi-kisi dari Menko Perekonomian. Untuk investasi, misalnya, persoalan izin mendirikan bangunan (IMB), analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan lahan, yang masuk ranah kerja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sering jadi penghalang bagi investasi yang bakal masuk.
"Orang sekarang mau investasi kan repot, misalnya soal tanah, siapa yang bisa menyelesaikan, pemkab mau tidak mencabut ketentuan yang mempersulit izin pertanahan," kata Ganjar.
Ia melanjutkan, "Terus bagaimana hubungannya dengan lahan yang dimiliki Perhutani, PTP, pemprov, atau kementerian dan lembaga yang ada di pemprov. Soal tanah saja itu sudah banyak sekali persoalannya."
Baca juga: Sri Mulyani sebut draf omnibus law diserahkan ke DPR pekan ini
Baca juga: Jokowi harap ketua DPR percepat omnibus law
Baca juga: Pemerintah tetapkan 127 anggota Satgas Omnibus Law
Ganjar menyebutkan inventarisasi peraturan oleh pemerintah daerah itu beriringan dengan proses omnibus law yang dilakukan oleh DPR RI dengan tenggat waktu penyelesaian selama 3 bulan.
Mantan anggota DPR RI itu menyampaikan pemerintah pusat juga berencana menghapus perizinan usaha untuk UKM melalui pembahasan omnibus law.
Terkait dengan hal itu, Ganjar bakal mencabut perda-perda mengenai perizinan UKM dan menyederhanakan proses standardisasi serta sertifikasi, termasuk hak kekayaan intelektual.
"Tidak usah pakai izinlah, pemberitahuan saja. Sekarang berarti izin-izin UKM dan perda-perda harus dicabuti, kami segera minta pemerintah pusat untuk melakukan, selanjutnya urusan kami di daerah dengan DPRD dan pemkab dengan DPRD-nya," kata Ganjar.