Luhut undang UEA lihat potensi "hydropower" Indonesia
16 Desember 2019 12:52 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan melaksanakan pertemuan dengan Putra Mahkota UEA Pangeran Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan di Abu Dhabi, Senin (16/12/2019). ANTARA/HO Kemenko Kemaritiman dan Investasi/pri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengundang Uni Emirat Arab (UEA) untuk melihat potensi hydropower atau tenaga air yang ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Utara dan Papua.
"Kami berharap UEA akan menjadi mitra dan sahabat untuk mengembangkan beberapa proyek karbon di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Undangan tersebut disampaikan Luhut dalam pertemuannya dengan Putera Mahkota UEA, Pangeran Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan di Abu Dhabi, Senin.
Dalam kunjungan kerja ke UEA, Menko Luhut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Agama Fachrul Razi, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Duta Besar Indonesia untuk UEA Husin Bagis.
Baca juga: 150 rumah di Belu nikmati listrik dari pembangkit tenaga air
Pertemuan secara simultan pun dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi, agrikultur, pendidikan, keuangan, infrastruktur, dan manufaktur.
Lawatan Luhut ke UEA merupakan persiapan awal kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi pada bulan Januari mendatang.
"Pertemuan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa kerja sama G to G (Government to Government) dan kesepakatan bisnis telah tersampaikan dan berjalan dengan baik," ujarnya.
Beberapa nota kesepahaman yang akan ditandatangani Januari mendatang antara lain di bidang energi, kesehatan, pendidikan, dan Sovereign Wealth Fund (SWF).
Selain itu, lanjut Luhut, pertemuan itu juga untuk mempersiapkan nota kesepahaman untuk mendukung pembangunan Infrastruktur di Indonesia, di mana ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) akan menjadi mitra penting bagi Indonesia.
Baca juga: Konstruksi pembangunan PLTA Jatigede capai 70 persen
"Indonesia saat ini juga sedang memproses Omnibus Law untuk memberikan kepastian hukum bagi SWF ini," tambahnya.
Di bidang petrokimia dan petroleum, beberapa kerja sama yang telah disepakati adalah, kesepakatan antara Pertamina dan Adnoc untuk pengembangan kilang di Balongan; Masdar dan PLN untuk kesepakatan pembangunan panel tenaga surya terapung 145 GW; Pertamina dan Mubadala untuk pengembangan kilang di Balikpapan; antara EGA dan Inalum untuk pengembangan smelter dan hydropower berbasis 500.000 ton per tahun aluminium smelter di Kalimantan Utara; serta Chandra Asri dan Adnoc dengan kontrak jangka panjang.
Kemudian, kesepakatan di bidang agrikultur yang akan mengambil lokasi di Elite Agro, Jawa Barat dan juga Kalimantan Tengah; serta kesepakatan DP World dan Maspion untuk area industri terintegrasi seluas 120 hektare.
Baca juga: Investor Polandia bangun PLTU di Lombok Timur
"Kami berharap UEA akan menjadi mitra dan sahabat untuk mengembangkan beberapa proyek karbon di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Undangan tersebut disampaikan Luhut dalam pertemuannya dengan Putera Mahkota UEA, Pangeran Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan di Abu Dhabi, Senin.
Dalam kunjungan kerja ke UEA, Menko Luhut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Agama Fachrul Razi, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Duta Besar Indonesia untuk UEA Husin Bagis.
Baca juga: 150 rumah di Belu nikmati listrik dari pembangkit tenaga air
Pertemuan secara simultan pun dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi, agrikultur, pendidikan, keuangan, infrastruktur, dan manufaktur.
Lawatan Luhut ke UEA merupakan persiapan awal kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi pada bulan Januari mendatang.
"Pertemuan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa kerja sama G to G (Government to Government) dan kesepakatan bisnis telah tersampaikan dan berjalan dengan baik," ujarnya.
Beberapa nota kesepahaman yang akan ditandatangani Januari mendatang antara lain di bidang energi, kesehatan, pendidikan, dan Sovereign Wealth Fund (SWF).
Selain itu, lanjut Luhut, pertemuan itu juga untuk mempersiapkan nota kesepahaman untuk mendukung pembangunan Infrastruktur di Indonesia, di mana ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) akan menjadi mitra penting bagi Indonesia.
Baca juga: Konstruksi pembangunan PLTA Jatigede capai 70 persen
"Indonesia saat ini juga sedang memproses Omnibus Law untuk memberikan kepastian hukum bagi SWF ini," tambahnya.
Di bidang petrokimia dan petroleum, beberapa kerja sama yang telah disepakati adalah, kesepakatan antara Pertamina dan Adnoc untuk pengembangan kilang di Balongan; Masdar dan PLN untuk kesepakatan pembangunan panel tenaga surya terapung 145 GW; Pertamina dan Mubadala untuk pengembangan kilang di Balikpapan; antara EGA dan Inalum untuk pengembangan smelter dan hydropower berbasis 500.000 ton per tahun aluminium smelter di Kalimantan Utara; serta Chandra Asri dan Adnoc dengan kontrak jangka panjang.
Kemudian, kesepakatan di bidang agrikultur yang akan mengambil lokasi di Elite Agro, Jawa Barat dan juga Kalimantan Tengah; serta kesepakatan DP World dan Maspion untuk area industri terintegrasi seluas 120 hektare.
Baca juga: Investor Polandia bangun PLTU di Lombok Timur
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019
Tags: