Jakarta (ANTARA) - LinkAja menghadirkan metode pembayaran nontunai di desa dalam rangka mendukung Proyek Percepatan Keuangan Inklusif dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

"Kami mendukung penuh inisiatif dari Sekretariat DNKI, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan dengan bantuan Bank Dunia, untuk secara proaktif memperluas ekosistem pembayaran nontunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ujar Direktur Operasi LinkAja Haryati Lawidjaja dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

Haryati mengatakan bahwa kini masyarakat desa yang umumnya masih termasuk golongan unbanked melalui LinkAja dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan esensial sehari-hari secara elektronik, mulai dari pembayaran berbagai jenis tagihan, pembelian pulsa, dan paket data.

Selain itu masyarakat desa juga memiliki akses untuk melakukan transfer dana ke sesama pengguna, penarikan tunai tanpa kartu, bertransaksi di berbagai merchant di lingkungan terdekat secara aman dan mudah, hingga memanfaatkan fitur remitansi yang dapat digunakan oleh para pekerja migran Indonesia.

Masyarakat desa juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan tambahan dengan melakukan kemitraan bersama agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang telah bekerja sama dengan LinkAja, untuk dapat menyediakan jasa pembayaran berbagai tagihan.

"Setelah mendapatkan akses layanan keuangan yang serupa dengan masyarakat perkotaan yang sudah masuk dalam golongan banked, besar harapan kami agar kesejahteraan mereka dapat meningkat dengan signifikan," kata Haryati.

Ia menambahkan selaras dengan visi LinkAja dalam memberikan layanan keuangan digital yang efisien seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama populasi unbanked dan underbanked, ke depannya LinkAja berencana agar seluruh transaksi ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit untuk mengakses berbagai produk keuangan mikro.

Baca juga: LinkAja implementasikan QRIS melalui digitalisasi pasar tradisional