Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan tiga hal yang menjadi fokus pengembangan riset dan inovasi dalam melahirkan gagasan inovatif yang dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

"Pertama, fokus riset harus betul-betul terarah, harus mulai dibawa ke framework yang sama yaitu bagaimana membawa negara kita keluar dari midle income trap menuju negara maju," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan rapat terbatas bertopik "Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi serta Penataan Badan Riset dan Inovasi Nasional" di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.

Menurut Presiden Jokowi, Indonesia harus memiliki strategi besar agenda riset dalam menghadapi perubahan cepat perkembangan teknologi.

Presiden Jokowi mengarahkan harus dipilih agenda riset yang terarah, fokus, mendapat dukungan anggaran, serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Yang kedua harus kita bangun dan kita perkuat lagi ekosistem untuk berkembangnya riset dan berkembangnya inovasi mulai dari regulasi SDM, kelembagaan sistem insentif, dan sambungannya dengan industri hak cipta, hingga anggaran yang diperlukan dalam melakukan riset dan inovasi," ujar Presiden Jokowi.

Lembaga riset harus memberi hasil dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Lalu hal ketiga, Presiden Jokowi memerintahkan pemerintah mengakhiri riset yang tumpang tindih sehingga memboroskan anggaran negara.

Baca juga: Kemenristek fokus integrasi riset penelitian dan inovasi

Sejumlah pejabat yang turut hadir dalam rapat itu antara lain Menko bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Selain itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim Makarim, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Terawan Agus, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama.

Baca juga: Presiden minta Mendag dan Menlu percepat negosiasi perjanjian dagang