Jakarta (ANTARA) - Perwakilan warga dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta mempertanykan janji Gubernur DKI Anies Baswedan tentang pengoperasian kembali angkutan becak.

"Kita minta kepastian, jangan janji-janji melulu, kapan, tanggal berapa, bulan berapa tahun berapa, becak bisa masuk ke area pariwisata," kata Koordinator Becak, Rasdullah saat diskusi peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional di Lapangan Krapu, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa.

Rasdullah menjelaskan warga pemilik becak sudah bekerja keras menertibkan becak di Jakarta. Saat ini becak, kata dia, sudah bisa diatur dan telah tertata dengan rapi.

"Kendala ada peraturan daerah (Perda) yang masih menghalangi becak, kita minta itu menjadi pertanggung jawaban gubernur," tegas Rasdullah.

Dia mengungkapkan sejumlah alasan yang mendukung pemintaan itu, karena angkutan becak sudah dikatakan sebagai transportasi ramah lingkungan.

Rasdullah menyarankan, jika nama Becak sudah tidak baik lagi, sebaiknya diganti menjadi Angling atau angkutan lingkungan.

"Lengkapnya Angling Darma atau angkutan lingkungan dari masyarakat," kata Rasdullah.

Peringatan hari HAM Internasional di Jakarta diinisiasi oleh Urban Poor Consortium (UPC), jejaring rakyat miskin Indonesia (Jerami) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta.

Sementara itu, pendamping JRMK, Gugun Muhammad mengatakan diskusi Hari HAM tersebut bagian dari evaluasi kontrak politik dari dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan.

"Kontrak politik dengan Anies Baswedan, sekarang sudah berjalan dua tahun, sekalian setiap tahun kita melakukan evaluasi, sudah sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan," jelas Gugun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pertanyaan warga itu dengan meminta waktu untuk dibahas tersendiri.

"Nanti kita bahas bersama-sama, saya tidak jawab dulu sekarang," kata Anies.

Baca juga: Becak di Jakarta bagusnya dibuat begini

Baca juga: Cerita tukang becak "kucing-kucingan" sebelum rencana izin operasi muncul

Baca juga: Penghasilan tukang becak naik sejak adanya rencana izin operasi