Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta pemerintah daerah mengoptimalkan kearifan lokal dalam upaya menangkal penyebaran radikalisme.

"Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sudah saya instruksikan tetapi mana peranan pemda?" kata Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan hasil Survei Nasional BNPT 2019 tentang "Internalisasi Kearifan Lokal dan Potensi Radikalisme di 32 Provinsi" bersamaan dengan Rakornas FKPT.

Baca juga: Larangan cadar, BNPT: Radikalisme adalah soal "mindset"

Baca juga: Kontraterorisme, BNPT perbanyak berdayakan mantan teroris

Suhardi mengingatkan kearifan lokal sebagai kekayaan bangsa sangat ampuh untuk menangkal radikalisme sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal.

"Siapa, sih, yang enggak kenal kearifan lokal, local wisdom? Semua ngomong kearifan lokal. Akan tetapi, kalau saya tanya apa itu kearifan lokal? Apa cuma pada budaya? Kearifan lokal itu nilai," katanya.

Menurut dia, masyarakat di setiap daerah memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung sebagai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Oleh karena itu, Suhardi akan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memerintahkan pemda merumuskan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat di daerahnya dan mengoptimalkannya untuk menangkal radikalisme.

"Saya akan minta Mendagri, tolong dong perintahkan pemda, tolong sama masing-masing daerah berkontribusi, tolong rumuskan, rekatkan itu," katanya.

Baca juga: BNPT: Kearifan lokal adalah daya tangkal radikalisme

Baca juga: Survei BNPT 2019: Potensi radikalisme turun

Suhardi juga memastikan FKPT sudah bersurat kepada pemda agar berkontribusi menggali nilai-nilai kearifan lokal dan merumuskan sebagai upaya menangkal radikalisme.

"Sekarang Mendagrinya 'kan mantan Kapolri, mudah-mudahan lebih cepat lagi, mantan Kepala BNPT juga. Kalau sampai enggak jalan juga, 'kan kelewatan," katanya.