Sleman (ANTARA) - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melihat persiapan Pemda Sleman pada Pilkada 2020 mendatang, Senin.

Kunjungan tersebut diterima Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Sumadi di Aula Setda Kabupaten Sleman.Hadir pula dalam Penerimaan Kunjungan Kerja tersebut Ketua KPU dan Bawaslu Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan kunjungan dimaksudkan untuk memantau sejauh mana kesiapan Kabupaten Sleman dalam mempersiapkan Pilkada) di tahun 2020 mendatang.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengatakan Kabupaten Sleman telah melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Hibah yang diberikan kepada KPU mencapai Rp25,154 miliar. Dan Hibah yang diberikan kepada Bawaslu mencapai Rp7,60 miliar," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Sleman juga akan melakukan Sosialisasi ke masyarakat di 17 Kecamatan mengenai Pilkada tahun 2020.

"Selain sosialisasi langsung ke masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman juga akan mensosialisasikan di beberapa media massa, baik surat kabar, radio, televisi maupun media online," katanya

Ia mengatakan, guna menunjang kelancaran Pelaksanaan Pilkada 2020, Pemkab Sleman juga membentuk Tim Desk Pilkada bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.

"Tim tersebut berfungsi untuk memantau dan memonitor, menampung masalah serta melaporkan pelaksanaan tahapan Pilkada," katanya.

Muslimatun menambahkan bahwa total terdapat 1.599 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Gelaran Pilkada tahun 2020.

"Pada 2020, Kabupaten Sleman juga kan melaksanakan Pilkades secara Elektronik atau E-Voting. Pelaksanaan E-Voting tersebut untuk mengisi 49 jabatan kepala desa yang kosong. Dan Pelaksanaan Pilkades dengan sistem E-Voting tersebut merupakan yang pertama kali di DIY," katanya.

Baca juga: Komisi II DPR ingatkan penyelenggara pemilu lebih bertanggung jawab

Baca juga: Ketua Komisi II DPR setuju evalusi Pemilu serentak

Baca juga: Komisi II nilai PKPU 18/2019 jalan tengah polemik mantan napi koruptor