Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan bahwa Pancasila yang merupakan ideologi Indonesia, dinilai mampu memperkuat hak asasi manusia (HAM).

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Antonius Benny Susetyo mengatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak ada satu pun yang bertentangan dengan HAM.

"Nilai-nilai Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan HAM. Justru yang ada nilai Pancasila itu menguatkan HAM," kata Benny, dalam keterangan tertulis yang diterima, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.

Baca juga: BPIP bakal menggelar kemah Pancasila di Yogyakarta

Benny hadir dalam Seminar Nasional dengan Tema Debating the Future of Human Rights, pada pagelaran Festival Akademik Peringatan Hari HAM se-Dunia ke-71, yang diselenggarakan Universitas Brawijaya bekerja sama dengan Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi.

Benny menambahkan, salah satu ancaman HAM yang saat ini terjadi adalah efek negatif dari kemajuan teknologi yang disalahgunakan tanpa ada literasi yang cukup.Hal tersebut menimbulkan hoaks yang berdampak pada perpecahan dan penindasan martabat manusia.

"Kemajuan teknologi dan penggunaan sosial media yang salah, karena kurangnya literasi dan edukasi masyarakat menimbulkan perpecahan dan penghancuran martabat manusia," ujar Benny.

Baca juga: Cara Megawati membumikan Pancasila

Benny mengatakan, sesungguhnya martabat kemanusiaan itu tidak bisa direduksi seiring dengan kemajuan zaman.

"Martabat manusia itu adalah hal yang mendarah daging sejak lahir dan tidak bisa direduksi oleh kemajuan zaman karena sudah mendarah daging," kata Benny.

Selain itu, menurut Benny, masyarakat Indonesia juga harus ingat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari dukungan negara-negara lain. Sehingga masyarakat juga harus bisa menerima segala perbedaan dan kemajuan zaman sekarang.

"Harus diingat bahwa kita harus menerima perbedaan dan perkembangan zaman. Karena bangsa Indonesia bisa merdeka tidak terlepas dari dukungan negara-negara lain," tambahnya.

Baca juga: Megawati minta Jokowi isi kekosongan Dewan Pengarah BPIP

Dalam kesempatan itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Arief Setiawan mengatakan bahwa saat ini, permasalahan terkait HAM global semakin beragam, salah satunya dikarenakan adanya krisis pengungsi.

"Masalah global yang berhubungan dengan HAM adalah krisis pengungsi, politik politisme, ekstrimisme, politik identitas, dan neoriberalisme," tutur Arief.

Baca juga: Presiden Jokowi: Narasi besar Pancasila harus banjiri medsos

Baca juga: BPIP sebut jadi bangsa maju tak cukup rukun dan toleran

Baca juga: BPIP ingatkan Pancasila harus ditafsirkan menurut pendiri bangsa