Menteri PPPA: Ekonomi menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan-anak
5 Desember 2019 18:46 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (kanan) saat berdialog dengan perempuan wirausaha nasabah program Mekaar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Banda Aceh, Kamis (5/12/2019). (ANTARA/Dewanto Samodro)
Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.
"Karena itu, program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke depan adalah pemberdayaan perempuan di bidang wirausaha," kata Bintang dalam acara Bincang Bintang yang diadakan di Banda Aceh, Kamis.
Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang wirausaha, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM), badan usaha milik negara (BUMN) di bidang permodalan, untuk memberikan bantuan modal kepada perempuan-perempuan dalam berwirausaha.
Baca juga: Menteri PPPA: Partisipasi kerja perempuan masih rendah
PT PNM memiliki program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang merupakan bagian dari program pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sudah berjalan selama empat tahun.
"Mudah-mudahan melalui program ini bisa muncul perempuan-perempuan pahlawan ekonomi keluarga," tuturnya.
Menurut Bintang, perempuan harus bisa berperan tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga di ranah publik termasuk dalam membantu perekonomian keluarga.
"Perempuan tidak hanya mendampingi suami dan mengasuh anak, tetapi juga bisa membantu ekonomi keluarga," katanya.
Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi mengatakan nasabah aktif program Mekaar sudah mencapai 5.915.000 orang di seluruh Indonesia.
"Setiap minggu para nasabah bertemu dan didampingi," ujarnya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PT PNM mengadakan acara Bincang Bintang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh yang dihadiri perempuan wirausaha nasabah program Mekaar di Aceh.
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan sudah bukan zamannya lagi perempuan identik dengan dapur.
"Dalam agama Islam juga tidak ada larangan bagi perempuan untuk berperan bagi masyarakat," katanya.
Baca juga: Bappenas: Perspektif gender penting dalam pembangunan
"Karena itu, program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke depan adalah pemberdayaan perempuan di bidang wirausaha," kata Bintang dalam acara Bincang Bintang yang diadakan di Banda Aceh, Kamis.
Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang wirausaha, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM), badan usaha milik negara (BUMN) di bidang permodalan, untuk memberikan bantuan modal kepada perempuan-perempuan dalam berwirausaha.
Baca juga: Menteri PPPA: Partisipasi kerja perempuan masih rendah
PT PNM memiliki program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang merupakan bagian dari program pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sudah berjalan selama empat tahun.
"Mudah-mudahan melalui program ini bisa muncul perempuan-perempuan pahlawan ekonomi keluarga," tuturnya.
Menurut Bintang, perempuan harus bisa berperan tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga di ranah publik termasuk dalam membantu perekonomian keluarga.
"Perempuan tidak hanya mendampingi suami dan mengasuh anak, tetapi juga bisa membantu ekonomi keluarga," katanya.
Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi mengatakan nasabah aktif program Mekaar sudah mencapai 5.915.000 orang di seluruh Indonesia.
"Setiap minggu para nasabah bertemu dan didampingi," ujarnya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PT PNM mengadakan acara Bincang Bintang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh yang dihadiri perempuan wirausaha nasabah program Mekaar di Aceh.
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan sudah bukan zamannya lagi perempuan identik dengan dapur.
"Dalam agama Islam juga tidak ada larangan bagi perempuan untuk berperan bagi masyarakat," katanya.
Baca juga: Bappenas: Perspektif gender penting dalam pembangunan
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
Tags: