Jakarta (ANTARA) - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowner's Association/Insa) meminta pemerintah mengarahkan investor asing untuk bergerak di bidang kapal-kapal khusus yang tidak bisa ditangani pengusaha nasional.

Ketua Umum Insa Carmelita Hartoto usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, menyebutkan kapal-kapal milik pengusaha perkapalan yang tergabung dalam asosiasi itu sudah mencukupi.

"Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bagaimana kapal-kapal kami sudah mencukupi atau menguasai di Indonesia ini artinya investasi asing ini diharapkan diarahkan ke kapal-kapal khusus saja," jelasnya.

Ia mencontohkan kapal khusus itu antara lain kapal-kapal berteknologi tinggi seperti kapal drilling dan kapal-kapal untuk keperluan khusus.

"Karena kapal-kapal merah putih kita sudah cukup banyak, kapal-kapal kita mencukupi sekitar 27.200 di tahun 2019. Itu saja dengan jumlah kapal sebanyak itu kami juga memiliki berbagai macam jenis kapal," katanya.

Ia mengatakan jika memang Presiden Jokowi ingin adanya omnibus law di pelayaran maka tidak menutup kemungkinan asing ikut berinvestasi di Indonesia tapi hanya di kapal kapal khusus saja.

"Kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden jenis jenis kapalnya apa saja," katanya.

Ia juga meminta kebijakan omnibus law tidak mematikan pengusaha-pengusaha pelayaran yang sudah ada dan sudah berkembang di Indonesia dan sudah memiliki kapal.

Ia menyebutkan masuknya investor asing di kapal yang selama ini dikuasai pengusaha nasional akan mengkhawatirkan.

"Kapal-kapal asing yang mempunyai pembiayaan yang sangat murah dari luar pada akhirnya akan merusak tatanan di pelayaran yang sudah ada saat ini," katanya.

Sementara itu Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Jokowi ingin membuat ekonomi Indonesia bertambah baik.

"Salah satunya adalah bagaimana industri itu bisa berkembang baik, nah perkapalan itu ingin menjadi tuan rumah di negara sendiri. Dan sudah terbukti jumlah kapalnya meningkat banyak, sudah terbukti, oleh karenanya kita tidak menutup pintu masuk tapi kapal-kapal asing tersebut," katanya.

Menurut dia, Presiden Jokowi mengapresiasi perkembangan itu. Ia menyebutkan perkembangan itu akan dibahas lebih lanjut di Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi.


Baca juga: Insa nilai pemerintah perlu tuntaskan persoalan maritim
Baca juga: INSA minta aturan turunan UU Pelayaran dibuat dulu sebelum direvisi
Baca juga: Kapal wajib berbahan bakar rendah sulfur mulai 2020, ini galauan INSA