Makassar (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, akhirnya menghapus pengusulan pengadaan helikopter yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Pemerintah Provinsi senilai Rp30 miliar saat rapat finalisasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Jumat.

Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga mengatakan, penghapusan anggaran tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pokok 2020 dinilai tidak dalam skala prioritas.

"Pengadaan helikopter sudah dihapus, dan tidak ada lagi," kata Fachruddin jelang Rapat Paripurna penetapan RAPBD Pokok 2020 di kantor DPRD Sulsel.

Baca juga: Dewan kritik anggaran perjalanan dinas Bappeda Sulsel Rp8 miliar

Usulan pengadaan Helikopter tersebut sebelum dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Sulsel, namun belakangan setelah diteliti pengadaan tidak masuk kebutuhan skala prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, pengusulan tidak memenuhi belanja wajib bila melihat postur APBD. Kalau itu terpenuhi maka tidak menjadi masalah.

"Bukan setuju atau tidK setuju, tetapi sya katakan bahwa sepenting itukah helikopter harus diadakan, kan bisa disewa. Selama pak syahrul (mantan gubenur Sulsel) 10 tahun memimpin Sulsel melakukan sewa, anggarannya disiapkan dari biaya tidak terduga," beber dia.

Ia mengungkapkan pembelian helikopter tidak selesai hanya membeli saja, tapi ada biaya perawatan, operasional dan gaji pilotnya, jangan sampai helikopter itu nasibnya sama dengan ambulans laut.

"Kita tidak dalam konteks melarang, tapi mengingatkan sebab masih ada kebutuhan wajib yang harus tepenihi dan skala prioritas dan itu perintah dalam Undang-undang," katanya.

Baca juga: Papua butuh helikopter dan kapal cepat kesehatan untuk daerah terisolasi

Hal senada disampaikan anggota Banggar, Selle KS Dalle bahwa untuk saat ini pengadaan helikopter ditunda karena bila dipaksakan dibeli maka hanya mendapat helikopter bermesin satu, dengan kekuatan minim.

"Kita sayang pak gubernur. Kita tidak ingin beliau naik heli bermesin satu yang sejak awal sudah diketahui kemampuan manuvernya yang sangat terbatas, bahkan tidak bisa terbang terlalu tinggi," beber politisi Demokrat itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Syamsimbar dalam rapat mengatakan pengadaan helikopter sangat dibutuhkan mengingat kondisi di Sulsel masuk kategori zona merah, dan sangat rentang bencana.

"Pengusulan helikopter itu tentu menjadi salah satu kebutuhan, sebab tidak ada satupun kabupaten yang luput dari bencana seperti banjir dan lainnya," ujarnya.

Baca juga: Gubernur berharap legislatif berikan dukungan majukan Sulsel