Jakarta (ANTARA) - PT Krakatau Steel (Persero), Tbk mewacanakan pelibatan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA dalam proses restrukturisasi perusahaan baja pelat merah tersebut.

"Seperti kita ketahui bahwa Krakatau Steel memiliki utang yang besar. Ada kemungkinan kita melibatkan PPA," ujar Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim di Kementerian BUMN, Jakarta pada Kamis.

Silmy Karim mengatakan bahwa PPA kemungkinan akan dilibatkan dalam proses restrukturisasi Krakatau Steel. "Ini hanya salah satu cara bagaimana supaya memperbaiki neracanya Krakatau Steel," katanya.
Baca juga: Dirut KS sebut konsumsi baja nasional miliki ruang pertumbuhan

Wacana pelibatan PPA ini, lanjutnya, masih diskusi awal. PPA sendiri bukan hanya dalam konteks mengurusi hal-hal yang memang tidak optimal, tetapi juga bisa menjadi semacam bagian dari investor strategis misalnya.

"Mungkin ada anak perusahaan kita yang bisa diperbaiki, masih terlalu dini namun ide-ide itu muncul," ujar Silmy.
Baca juga: KS akan usulkan regulasi ke pemerintah mengenai substitusi impor baja

Direktur Utama Krakatau Steel tersebut mengungkapkan bahwa keterlibatan PPA seperti apa belum ditentukan, dan baru pada pekan depan Wamen I Budi Gunadi Sadikin mengundang PPA dan pihaknya untuk mendiskusikan hal tersebut.

Sebelumnya, Dirut Krakatau Steel pernah mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk membahas kelangsungan restrukturisasi utang perseroan hingga bisnis industri baja nasional pada Kamis (21/11).

Dia menjelaskan bahwa Krakatau Steel menjadi salah satu prioritas Pak Menteri BUMN, sehingga setiap pekan bahkan lebih dari sekali, telah dilakukan review, follow up atas progres dalam rangka proses penyehatan Krakatau Steel.
Baca juga: Datangi kantor Erick, Dirut KS bahas restrukturisasi utang

Silmy juga menyampaikan terkait restrukturisasi utang, proses dengan kreditur mengarah ke hasil yang positif sehingga perseroan akan mendapatkan relaksasi pembayaran utang. Terdapat empat bank yang masih melakukan proses restrukturisasi.

Proses restrukturisasi utang itu ditangani secara intensif oleh perseroan dan Kementerian BUMN. Diharapkan, dalam 100 hari Erick Thohir menjabat Menteri BUMN banyak progres yang telah dilakukan untuk penyehatan perseroan.

Baca juga: KS berhasil produksi baja lembar panas 203 ribu ton lebih
Baca juga: Asosiasi minta deregulasi impor baja perhatikan kondisi industri