Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada kegiatan Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyinggung ketimpangan anggaran provinsi yang belum tepat sasaran ke masyarakat.

"Program yang sampai menyentuh masyarakat itu tidak sampai 20 persen (di beberapa daerah), sementara yang lucu, anggaran untuk aparaturnya 50-60 persen, padahal harusnya dibalik," kata Tito Karnavian di Jakarta, Selasa.

Seharusnya, menurut dia, sesuai dengan program pemerintah anggaran untuk kesehatan jumlah alokasi setidaknya 15 persen dari total APBD dan pendidikan sebesar 20 persen.

Baca juga: Mendagri: Gubernur hendaknya jadi wakil pemerintah pusat dan pembina

Anggaran kesehatan dan pendidikan tersebut mestinya bisa langsung menyentuh dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.

"Kita mendorong supaya pendidikan dan kesehatan jangan hanya membuat program yang hanya ada saja, tapi benar-benar sampai terasa oleh masyarakat," kata dia.

Salah satu contoh, menurut Tito, realisasi anggaran yang hanya untuk memenuhi serapan anggaran saja seperti pengadaan peralatan kesehatan yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Baca juga: Tito: Ideologi hanya bisa di lawan dengan ideologi

"Ada yang membeli alat kesehatan sehingga seolah-olah masuk prioritas untuk kesehatan tapi ternyata alatnya nggak dipakai, nggak digunakan. Tolong gubernur, pada waktu penyusunan APBD betul-betul bisa menyisir dan kemudian bisa mengoreksi anggaran," katanya.

Dengan mengalokasikan anggaran tepat sasaran, kata dia, bisa dilakukan percepatan pembangunan sumber daya manusia untuk persiapan bonus demografi Indonesia di 2050 mendatang, tambah Tito.

Baca juga: Tito Karnavian perintahkan Pemda verifikasi desa