Taipei (ANTARA) - Taiwan sedang menyelidiki dua eksekutif di perusahaan yang terdaftar di Hong Kong atas dugaan pelanggaran UU Keamanan Nasional, menurut Kantor Berita Pusat Taiwan pada Selasa, setelah keduanya disebut dalam sebuah laporan soal campur tangan China.

Perusahaan China Innovation Investment Limited menyebutkan pada Senin bahwa direktur eksekutif Xiang Xin dan direktur pengganti Kung Ching dicegat di bandara utama Taipei dan diminta untuk bekerja sama dalam penyelidikan laporan media Australia soal intervensi China di Hong Kong dan Taiwan.

Tuduhan itu berasal dari seorang pencari suaka China di Australia, Wang Liqiang, yang mengaku dirinya mata-mata China. China menuduh pria itu penipu.

Wang menyebut dirinya bagian dari operasi intelijen yang bekerja sama dengan China Innovation Investment untuk menyusup ke universitas dan media Hong Kong dengan operasi Partai pro-Komunis untuk melawan gerakan demokrasi di wilayah tersebut.

Perusahaan itu mengklaim bahwa laporan tersebut "fiktif dan palsu" dan bahwa Wang tidak pernah menjadi pegawai mereka. Hong Kong diguncang aksi protes anti-pemerintah selama hampir enam bulan.

Xiang dan Kung dirujuk ke Kantor Kejaksaan Distrik Tipei pada Senin malam untuk "penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran UU Keamanan Nasional," demikian Kantor Berita Pusat.

Mereka juga diperintahkan untuk tidak meninggalkan Taiwan, bunyi laporan tersebut.

Perusahaan tidak segera merespons permintaan untuk berkomentar pada Selasa. Pihaknya mengatakan pada Senin bahwa keduanya dibela pengacara Taiwan tetapi tidak menjelaskan siapa mereka.

Wang juga memberikan informasi detail soal upaya China untuk ikut campur dalam sistem politik dan pemilihan Taiwan.

Taiwan, yang diklaim oleh China sebagai wilayahnya, sudah sangat waspada atas upaya-upaya disinformasi dan intimidasi menjelang pemilu presiden dan badan legislatif pada 11 Januari.

Sumber: Reuters

Baca juga: Dugaan campur tangan China kacaukan kampanye pemilihan umum Taiwan
Baca juga: Partai berkuasa Taiwan kecam China sebagai "musuh demokrasi"