Lima, Peru (ANTARA) - Kedua majelis di Kongres Bolivia pada Sabtu (23/11) dengan suara bulat mensahkan peraturan untuk membatalkan pemilihan umum 20 Oktober, yang diperdebatkan.

Pemungutan suara di Kongres juga melicinkan jalan buat pemungutan suara baru tanpa mantan presiden Evo Morales, terobosan buat krisis politik di negeri itu, kata Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad.

Baca juga: Pemimpin oposisi Bolivia serukan pemilihan baru

Presiden sementara Jeanine Anez, mantan senator dan penentang Morales, telah menyatakan ia kan menandatangani peraturan sehingga itu bisa diberlakukan, kendati tidak jelas kapan.

Rancangan undang-undang tersebut diajukan saat demonstran anti-pemerintah mengangkat blokade jalan untuk mengadakan pembicaraan dengan Anez dengan tujuan mengakhiri kerusuhan selama beberapa pekan. Lebih dari 30 orang telah tewas dalam bentrokan antara pemrotes dan pasukan keamanan.

Baca juga: Evo Morales hattrik menangi Pilpres Bolivia

Jaksa Agung Bolivia Juan Lanchipa pada Jumat (22/11) mengatakan kantornya mulai menyelidiki mantan presiden Evo Morales sehubungan dengan dugaan penghasutan dan terorisme, terkait dengan tuduhan pemerintahan sementara bahwa Morales menggerakkan kerusuhan sejak mundur dari jabatannya.

Menteri dalam negeri sebelumnya mengajukan pengaduan pidana terhadap mantan pemimpin sosialis tersebut, berdasarkan bukti yang dianggap palsu oleh Morales.

Baca juga: Morales nyatakan akan kembali ke Bolivia

Morales beserta wakilnya mundur di bawah tekanan pasukan keamanan dan massa anti pemerintah pada 10 November, di tengah laporan sengketa dalam pemilu 20 Oktober.

Sumber: Reuters