Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan sebanyak 1.293 kapal untuk menampung 3,4 juta penumpang selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2020.

“Meskipun tidak sebanyak Lebaran, tapi kita harus tetap siap dan waspada untuk menyiapkan armada yang cukup dan pelayanan yang maksimal,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Capt Wisnu Handoko dalam Rapat Koordinasi Angkutan Laut di Jakarta, Kamis.

Rincian armadanya, yakni PT Pelni 26 unit kapal, armada perintis 13 kapal, armada swasta 1.147 kapal dan perintis cadangan/pengganti tujuh kapal.

Baca juga: Penumpang kapal diperkirakan naik 1,84 persen saat Natal-Tahun Baru

Capt. Wisnu menambahkan pengawasan atau monitoring juga dikonsentrasikan di 51 titik pelabuhan di mana paling tinggi jumlah penumpang turun, yakni di Batam, kemudian Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Tanjung Uban dan Sungai Pakning.

Sementara itu, untuk jumlah penumpang naik tertinggi, di antaranya Pelabuhan Jayapura-Biak, Manokwari-Sorong, Makassar-Baubau, Batam-Tanjung Balai Karimun, Sorong-Ambon, Manokwari-Biak, Jayapura-Serui dan Balikpapan-Parepare.

Adapun, penumpang kapal diperkirakan naik 1,84 persen atau 1,2 juta penumpang saat masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2020 dibandingkan pada Angkutan Laut Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Lonjakan penumpang, diprediksi terjadi pada 21 Desember (Periode Pra Natal), tanggal 28 Desember (Periode Natal dan Tahun Baru) dan tanggal 4 Januari 2020 (Periode Pasca Tahun Baru).

Baca juga: Tol Japek dioperasionalkan fungsional saat libur Natal-Tahun Baru

“Kita juga mengantisipasi peningkatan mobilisasi barang, karena tol laut di 21 trayek mengalami kenaikan jumlah barang dari Jawa,” kata Capt. Wisnu.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo meminta kepada seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut agar mempersiapkan dan melaksanakan angkutan laut Natal dan Tahun Baru ini dengan rasa tanggung jawab, ikhlas dan sungguh-sungguh.

“Jangan segan-segan memberikan bantuan kepada mayarakat yang membutuhkan bantuan, baik di pelabuhan, maupun di atas kapal laut selama dalam pelayarannya,” katanya.

Kedua, kepada para Kepala UPT diminta untuk mengoptimalkan potensi armada pada daerahnya masing-masing, terutama ruas-ruas dengan jumlah penumpang tertinggi pada arus mudik/balik sehingga dapat mengurangi terjadinya penumpukan penumpang.

“Mari kita bersama-sama bahu membahu dalam meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran serta berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait, termasuk dengan BMKG setempat untuk menyebarluaskan prakiraan cuaca dari BMKG kepada masyarakat maritim untuk mewaspadai terjadinya cuaca buruk,” kata Agus.

Selain itu, syahbandar wajib melakukan penundaan keberangkatan kapal apabila terjadi kondisi cuaca buruk sebelum kapal berangkat, karena keselamatan pelayaran tidak dapat dikompromi.

Sedangkan bagi perusahan pelayaran wajib meng-update info terkini jadwal kedatangan/keberangkatan kapal baik di pelabuhan atau melalui media sosial.

Selain itu, perusahan pelayaran wajib menerapkan sistem e-ticketing yang dapat mempermudah masyarakat membeli tiket secara online atau langsung ke perusahaan atau agen.