Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI meminta anggaran yang dialokasikan bagi pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat ditambah agar bisa meningkatkan fungsi dalam melakukan pengawasan internal dengan baik.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam Rapat Kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu, mengaku heran mengapa anggaran untuk Itjen KKP anggarannya hanya sekitar Rp85 miliar per tahun anggaran.

"Cobalah nanti dinaikkan anggarannya karena saya yakin dengan Rp85 miliar ini tidak akan cukup," kata Sudin.

Ia mencontohkan, bila ada tim yang mau dikirim oleh Itjen KKP ke provinsi di kawasan Timur Indonesia, maka hal itu saja sudah membutuhkan biaya besar per orang untuk transportasinya ke sana, belum lagi pengeluaran lainnya.

Sudin juga tidak menginginkan Itjen tidak bekerja optimal ke depannya karena alasan anggaran yang tidak memadai.

"Jangan hanya bekerja efektif empat bulan, tetapi delapan bulan tidak karena anggarannya tidak cukup," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan bahwa pada pertama kali diberikan amanah untuk memimpin KKP, langkah awal yang dilakukan adalah memanggil Irjen.

Menteri Edhy juga mengemukakan bahwa dirinya telah memerintahkan agar anggaran tersebut ditambah.

"Namun, karena ini sudah ditetapkan oleh Komisi IV DPR RI tahun lalu, maka kami juga butuh penyesuaian," ucapnya dan menambahkan, bila ada kesempatan untuk meningkatkan anggaran, maka anggaran pihak Itjen juga akan ditambah secara proporsional.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan telah mendorong penyelenggaraan anggaran di KKP berbasis kepada hasil sehingga anggaran digunakan secara bijak bukan hanya mengejar target penyerapan anggaran semata.

"Kita juga harus memetakan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain income atau masukan ke negara, dampak ikutannya apa saja? Sehingga nanti akan kita dapatkan hasil, jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya," kata Menteri Edhy.

Menurut Menteri Edhy, alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan.

Salah satunya, masih menurut dia, untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana diamanatkan Presiden Jokowi.