Jakarta (ANTARA) - Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan masyarakat berperan besar menentukan laju pembangunan daerah yang ramah hak asasi manusia (HAM).

"Laju pembangunan daerah yang sejalan dengan nilai HAM dan keadilan sosial akan dipengaruhi ekosistem politik, hukum, dan keamanan di daerah tersebut.” kata Deputi V Bidang Kajian Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM KSP, Jaleswari Pramodhawardani pada Festival HAM 2019 di Jember, Jawa Timur, Selasa.

Baca juga: KSP sebut radikalisme masih menjadi ancaman nyata

Jaleswari mengatakan, pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam merealisasikan pembangunan daerah yang selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Kolaborasi lintas pemangku kepentingan, menurut dia, menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam membangun daerah yang ramah HAM dan inklusif.

Baca juga: Rekor Muri tarian Bajul Ijo awali Festival HAM di Jember

"Mengingat tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan ekosistem politik, hukum, dan keamanan di daerah yang kondusif, tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah," katanya.

Menurut dia, masyarakat memiliki porsi dan posisi yang strategis dalam menjaga daerah tempat tinggalnya agar tetap pada semangat kerukunan dan persaudaraan.

Baca juga: Komnas HAM: Sikap intoleransi di kalangan terdidik meningkat

Ia mengatakan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diukur dari tiga variabel yakni toleransi, kerja sama, dan kesetaraan cukup objektif untuk melihat apakah pembangunan daerah ramah HAM.

Namun berdasarkan data terakhir, indeks KUB 2018 mengalami penurunan skor yang cukup signifikan dari semula di poin 72,27 pada 2017 menjadi 70,90 pada 2018.

Baca juga: Komnas HAM jaring ide penyelesaian sengketa lahan

“Hal demikian tentu akan mempengaruhi laju pembangunan daerah yang ramah HAM dan berkeadilan sosial, tidak mungkin suatu daerah dinilai menjunjung tinggi nilai HAM bila daerah tidak rukun dan penuh dengan kekerasan,” ujarnya.