Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu mendapatkan lonjakan anggaran yang signifikan pada tahun 2021 mendatang, agar dapat merealisasikan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat pesisir.

"Awal pemerintahan Jokowi, KKP langsung mendapat lonjakan anggaran signifikan yang semestinya mampu digunakan untuk memajukan sektor maritim dan pembebasan impor garam dan ikan. Namun kenyataannya, di penghujung periode pertama Jokowi, KKP kembali ke selera asal yang hanya mampu mengelola anggaran sebesar Rp6,47 triliun," kata Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Akmal Pasluddin, anggaran KKP pada saat ini adalah yang terkecil di antara berbagai mitra kementerian Komisi IV DPR RI.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran KKP tahun 2020 sebesar Rp6,47 triliun, sedangkan alokasi Kementerian Pertanian pada RAPBN 2020 sebesar Rp21 triliun, dan pagu RAPBN KLHK Tahun 2020 adalah sebesar Rp9,3 triliun.

Baca juga: Menteri Edhy dorong penyelenggaraan anggaran KKP berbasis hasil

Politisi PKS itu mengingatkan, anggaran KKP terus mengalami penurunan yang drastis, padahal pada tahun 2016, KKP sempat memiliki pagu sebesar Rp15,8 triliun, serta pada perubahan APBN dalam RAPBNP 2016, alokasi final tahun itu sebesar Rp11,16 triliun.

Padahal, masih menurut dia, angka Rp11 triliun tersebut merupakan angka yang ideal untuk KKP.

"Saya berharap, KKP mampu mengembalikan anggaran 2021 yang akan di bahas tahun 2020 sebesar Rp11 triliun," katanya.

Menurut dia, dengan besaran APBN untuk KKP sebesar itu, maka pemerintah diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di kalangan nelayan dan penduduk pesisir, mampu memajukan sektor maritim dengan teknologi modern, pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan hingga membebaskan negara dari jeratan impor garam.

Baca juga: Berdayakan anggaran kelautan perikanan guna fokus sejahterakan nelayan

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendorong penyelenggaraan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis kepada hasil sehingga anggaran digunakan secara bijak bukan hanya mengejar target penyerapan.

"Kita juga harus memetakan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain income atau pemasukan ke negara, dampak ikutannya apa saja? Sehingga nanti akan kita dapatkan hasil, jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya," kata Menteri Edhy.

Menurut Edhy, alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya, masih menurut dia, untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo.

Tak hanya budidaya, lanjutnya, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengawasan perkarantinaan, pengawasan keuangan, hingga pekerjaan rumah tangga KKP juga akan ditingkatkan.

Untuk mengoptimalkan hal ini, Menteri Edhy bersama jajaran Eselon I KKP juga telah melakukan dialog bersama berbagai pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan dari berbagai daerah.

Baca juga: Legislator inginkan anggaran KKP penuhi kebutuhan nelayan