Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 dan Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2020 dari Pemerintah Pusat.

DIPA yang diserahkan Presiden Joko Widodo itu diterima gubernur se Indonesia bersama 12 kementerian atau lembaga di Istana Negara, Kamis.

Gubernur dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Palembang mengatakan, untuk tahun anggaran 2020, DIPA Sumsel senilai Rp6 triliun.

Jumlah tersebut ada kenaikan dari tahun sebelumnya, namun seberapa besar prosentase kenaikan dirinya berlum bisa merinci. “Saya belum mengetahui besaran pastinya,” kata gubernur.

Ia mengatakan, seberapa besaran DIPA Sumsel tahun 2020 tidak menjadi masalah namun yang terpenting bagaimana dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, para kepala daerah harus melaksanakan program kerja secara nyata yang manfaatnya dapat dirasakan rakyat, ujar gubernur.

Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel dalam waktu dekat akan segera menyampaikan DIPA untuk kabupaten dan kota di Sumsel rencananya akan dilaksanakan pada 21 November mendatang.

“Sesuai dengan arahan Presiden, kita akan bergerak cepat dan tidak akan menunda-nunda DIPA untuk kabupaten dan kota akan segera kita serahkan direncanakan akhir bulan ini.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam arahannya meminta kepada para kepala daerah untuk melakukan lelang dan belanja modal setidaknya pada awal Januari tahun depan mengingat belanja daerah menjadi faktor pendorong utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Apalagi di tengah tren perlambatan ekonomi dunia menjadi ancaman nyata yang bisa menyeret turun prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden meminta setelah anggaran tersebut dibagikan, para menteri dan kepala daerah secepatnya melakukan belanja barang dan lelang proyek. Sehingga, pada Januari 2020 sudah mulai dilakukan pengerjaan infrastruktur.

Dalam penyerahan DIPA itu Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan para menteri dan pejabat negara lainnya.