Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong para pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah ini untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau "initial public offering (IPO)" di bursa saham.

"Kami saat ini sedang gencarkan sosialisasi pada UMKM di DIY tentang manfaat 'go public' bagi dunia usaha khususnya UMKM," kata Kepala Kantor Perwakilan BEI DIY Irfan Noor Riza di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, hingga saat ini belum ada UMKM di DIY yang melakukan IPO di pasar saham. Seiring dengan telah adanya papan akselerasi di BEI, diharapkan nantinya akan banyak UMKM yang bisa 'go public' khususnya dari DIY dan sekitarnya.

UMKM, menurut dia, akan mendapatkan banyak manfaat dengan bergabung di pasar modal. Dengan IPO mereka antara lain akan mudah mendapatkan alternatif pendanaan dari pasar modal.

Untuk mendorong UMKM bergabung di bursa saham, Kantor Perwakilan BEI Yogyakarta pada 2020 berencana membuat program inkubator khususnya untuk UMKM di DIY yang ingin "go public".

Melalui program inkubator itu baik para pelaku UKM maupun perusahaan rintisan akan mendapatkan pemahaman mengenai dunia pasar modal.

Saat ini, menurut dia, pihaknya dengan BEI Pusat sedang membahas mengenai syarat dan ketentuan bagi UMKM yang ingin mengikuti program inkubasi tersebut.

"Tapi tentunya tidak banyak syarat atau kriteria khusus yang akan kami terapkan untuk menjaring anggota inkubator itu nantinya," kata dia.

Ia berharap dengan banyak UMKM yang menawarkan sahamnya di pasar modal, jumlah investor di Yogyakarta ikut meningkat.

Berdasarkan data BEI DIY, jumlah investor pasar modal di Yogyakarta hingga Agustus 2019 mencapai 42.978 investor atau naik 18,24 persen dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebanyak 36.347 investor.

Menurut Irfan, dari total 42.978 investor di DIY, 35 persen di antaranya merupakan investor milenial atau investor muda.


Baca juga: Regulasi pencatatan saham UKM diharapkan segera selesai
Baca juga: Presiden sebut pemberdayaan UMKM masih monoton
Baca juga: Anggota DPR ingin pemerintah gencarkan digitalisasi UMKM