Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menilai perlunya peningkatan gerakan dakwah dalam menghalau radikalisme atau paham radikal.

“Harusnya lewat pendidikan dan melibatkan organisasi keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah untuk membina para dai yang mengisi ceramah di masjid kampus dan BUMN,” kata Maman di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan Maman mengkritisi wacana Menteri Agama Fachrul Razi yang melarang penggunaancelana cingkrang dan cadar bagi ASN untuk menghalau radikalisme.

Menurut Maman, di tengah masifnya informasi yang masuk, umat perlu dikembalikan pada gerakan dakwah yang literalistik, mengacu pada referensi, dan berdasarkan atas dalil dan realita kebutuhan masyarakat.

“Dengan begitu anggaran pendidikan agama yang dikucurkan dari Kementerian Agama juga akan menjadi lebih efektif,” ucap dia.

Selain itu pemuka agama yang moderat sudah semestinya menguasai media sosial, karena selama ini ide-ide radikal marak berkembang di sana.

“Jangan sampai kalah dengan orang yg pengetahuan minim agama tapi menguasai media lalu jadi panutan umat,” ucap dia.

Baca juga: Menag ingin akhiri polemik radikalisme

Sementara mengenai cara berpakaian, Menag tak perlu mengatur sampai sejauh itu. Selain akan membuat keyakinan yang salah kaprah pada pemerintah, gaya berpakaian itu tak bisa digeneralisir sebagai radikal.

“Isu ini kontraproduktif di tengah upaya kita untuk melebur polarisasi pasca-Pilpres. Jangan jadikan isu radikalisme ini komoditas tapi diantisipasi lewat pembenahan kurikulum, pembinaan SDM, dan penguatan ideologi Pancasila,” ucap dia.

Baca juga: Sebut negara darurat radikalisme, GP Ansor ingin di garda terdepan

Selain itu, penegakan hukum seperti pada ujaran kebencian juga harus dipastikan sampai ke bawah dan adil bagi semua pihak.

“Penegakan hukum harus disampaiknanke tingkat bawah karena dakwah kebencian bukan hanya bahaya bagi kedaulatan tapi juga kemanusiaan,” ucap dia.

Maman juga mengkritisi istilah manipulator agama yang dicetuskan Jokowi sebagai pengganti radikal. Menurutnya manipulator agama memang harus ditindak, tapi tindak juga manipulator anggaran, data, informasi, dan berita.

“Pemerintahan ini harus dibangun atas kepercayaan pada rakyat, harus adil pada semua, jangan buat polarisasi yang lebih tajam,” ucap dia.
Baca juga: Wapres: Intoleransi, radikalisme harus dihilangkan agar Indonesia maju