Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono telah berdiskusi dengan Menteri BUMN terkait agar BUMN memberikan kesempatan kepada swasta untuk lebih banyak terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur.

"Jadi saya dengan bapak Menteri BUMN Erick Thohir sudah berdiskusi, beliau akan melakukan relaksasi," ujar Menteri Basuki di Jakarta, Rabu.

Menteri PUPR juga mengatakan bahwa sebetulnya upaya agar BUMN memberikan kesempatan swasta terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur merupakan kebijakan yang sudah ada sedari dulu, namun belum sepenuhnya dilaksanakan pada lima tahun kemarin.

"Yang namanya publik direct investment, itu sebetulnya kebijakannya dari dulu cuma belum sepenuhnya dilaksanakan," kata Basuki usai menghadiri rapat kerja nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang konstruksi dan infrastruktur.


Baca juga: Presiden minta BUMN beri kesempatan swasta garap proyek infrastruktur


Menurut dia, kalau Internal rate of Return dan financial survivalability sebuah proyek bagus maka kita serahkan proyek itu ke swasta.

Namun kalau swasta tidak mau dan mampu, maka kita akan kerjasamakan dengan BUMN dan kalau belum mau juga maka akan berstatus penugasan seperti proyek Tol Trans Sumatera yang dikerjakan Hutama Karya.

Kalau sudah penugasan, tapi masih tidak mampu juga ditangani BUMN, maka proyek tersebut akan ditangani pemerintah dan didanai APBN.

"Sebetulnya di proyek jalan nasional, BUMN juga tidak banyak. Kalau di tempat kami di Kementerian PUPR, pengerjaan jalan nasional itu kebanyakan dikerjakan oleh swasta," kata Menteri Basuki.

Terkait adanya pembagian porsi antara BUMN dan swasta, Menteri PUPR tersebut menyatakan bahwa hal tersebut tidak ada cuma dia meminta agar BUMN tidak mendominasi dalam proyek-proyek infrastruktur.


Baca juga: Ini proyek infrastruktur awal ibukota baru yang akan ditawarkan PUPR


"Tidak ada, itu sebetulnya kebijakan dari Kementerian BUMN. Tapi saya minta BUMN tidak mendominasi," ujar Menteri Basuki.

Sebelumnya dalam pidato pembukaan acara Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019, Presiden Joko Widodo meminta kepada BUMN agar memberikan kesempatan kepada swasta termasuk pengusaha lokal untuk terlibat menggarap proyek infrastruktur di daerah-daerah.

Presiden mengatakan kerap kali mendapatkan laporan dari kontraktor lokal di provinsi-provinsi yang tidak mendapatkan peluang menggarap proyek infrastruktur di daerahnya. Oleh karena itu, ia meminta agar peran swasta diperbesar untuk dapat terlibat dalam proyek infrastruktur.

Baca juga: KPPIP prediksi 103 proyek infrastruktur rampung hingga akhir 2019
Baca juga: Proyek KPBU dan PINA masih jadi alternatif pembiayaan infrastruktur