Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengharapkan industri perbankan mendorong inklusi keuangan agar literasi masyarakat terhadap akses pembiayaan makin meningkat.

"Inklusi keuangan adalah bagian dari dunia perbankan, bukan charity, ini adalah bisnis," kata Wamenkeu Suahasil Nazara saat memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu.

Wamenkeu mengatakan sektor perbankan yang melakukan inklusi keuangan dapat mempunyai ruang gerak dan berkontribusi dalam mendorong kinerja perekonomian.

"Dengan melakukan inklusi keuangan yang baik, perbankan mempunyai gerak yang tinggi. Semoga PR (Pekerjaan Rumah) ini dibenahi agar perbankan bisa mendapatkan ide-ide baru," kata Suahasil Nazara.

Dengan adanya inklusi keuangan, ia mengatakan masyarakat juga dapat memperoleh layanan sektor keuangan yang bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan.

"Ini bisnis yang menjanjikan masa depan, apalagi kalau 190 juta penduduk pendapatannya naik terus, bahkan yang berada di paling bawah sekalipun," kata Suahasil Nazara.

Selain inklusi keuangan, tambah dia, upaya pembenahan industri keuangan dapat dilakukan melalui pendalaman sektor keuangan dengan penerbitan instrumen atau berbagai cara lainnya untuk mobilisasi dana.

"Tanpa financial deepening, kita akan terus volatile. Kalau volatile ini bisa lebih given, maka kita bisa sustainable," kata mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Suahasil Nazara menambahkan inklusi dan pendalaman sektor keuangan ini telah didukung oleh ketahanan sektor keuangan yang selama ini sudah dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

KSSK merupakan forum bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang melakukan pertemuan rutin untuk memantau kondisi ekonomi secara berkala.

Dengan berbagai tindakan ini, Suahasil mengharapkan sektor keuangan tumbuh pesat dan memberikan warna bagi perkembangan bisnis usaha di masa depan.

Selain itu, upaya memperkuat ketahanan sektor keuangan dapat bermanfaat untuk mengantisipasi timbulnya perubahan skema modalitas usaha dari konvensional menjadi berbasis elektronik.

"Kami memantau hal ini dan terus melakukan diskusi antara dunia usaha, sektor keuangan, perbankan, dan pemerintah, supaya semua tetap mengerti dalam kontrol, koridor dan prinsip support ekonomi," kata Suahasil Nazara.

Baca juga: Dorong literasi keuangan milenial, OJK gandeng lima kampus di Jatim