Kuala Lumpur (ANTARA) - Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia Kementrian Hukum dan HAM mengadakan pertemuan dalam Konsultasi Imigrasi Malaysia - Indonesia ke-2 di Kuching Sarawak, Rabu (6/11).

JIM diketuai oleh Direktur Imigrasi Dato' Indera Khairul Dzaimee Bin Daud dan Dirjen Imigrasi Indonesia dipimpin oleh Ronny Frenky Sompie, didampingi para pejabat terkait kedua negara termasuk Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur Mulkan Lekat.

Musyawarah tersebut merupakan satu medium untuk mengeratkan hubungan antar lembaga dan membincangkan isu-isu terkait keimigrasian dan operasi sehari-hari yang memerlukan kerjasama kedua belah pihak.

Diantara fokus utama pertemuan tersebut adalah isu-isu terkait penjagaan perbatasan dan pengurusan dokumen perjalanan.

"Kesepakatan dalam pengurusan penjagaan perbatasan dan pergerakan keluar masuk diantara kedua negara amat penting untuk memastikan kedaulatan dan keamanan perbatasan negara dan setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan diplomasi," kata Direktur JIM, Dato' Indera Khairul Dzaimee Bin Daud.

Dia mengatakan pengurusan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) atau TKI ilegal turut diperbincangkan terkait isu penegakan hukum, dokumentasi dan pengurusan depot tahanan serta pengusiran.

Selain itu juga soal perdagangan manusia dan sindikat terkait perdagangan manusia agar kejahatan lintas perbatasan dapat diberantas melalui tindakan bersama yang lebih berarti.

"Musyawarah juga memperbincangkan tentang langkah-langkah percepatan untuk membantu mempercepat pengurusan penghantaran pulang warga Indonesia dari Malaysia," katanya.

Musyawarah turut memperbincangkan kerjasama strategis yang dapat dijalankan pada masa yang akan datang termasuk program-program latihan bersama untuk meningkatkan lagi kesepakatan dan kerjasama yang sudah erat sebelumnya.

Baca juga: Imigrasi Kupang deportasi enam WNA Malaysia
Baca juga: Imigrasi Nunukan wawancara 143 TKI Bermasalah dari Sabah
Baca juga: Imigrasi Malaysia minta PATI lengkapi dokumen sebelum ikut pemulangan