Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil anggota DPRD Sumatera Utara 2019-2024 dari Fraksi Golkar Akbar Himawan Buchari sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait proyek dan jabatan pada Pemkot Medan Tahun 2019.

"Sebelumnya, KPK telah memanggil yang bersangkutan sebagai saksi dengan agenda pemeriksaan pada Kamis minggu lalu. Namun, yang bersangkutan tidak datang karena sedang berada di Malaysia dengan alasan berobat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui, KPK juga telah mencegah Akbar ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019 dalam penyidikan kasus tersebut.

"Pelarangan ke luar negeri ini dilakukan karena kebutuhan penyidikan agar ketika nanti yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi bisa memenuhi panggilan penyidik dan tidak sedang berada di luar negeri," kata Febri.

Baca juga: KPK cegah anggota DPRD Sumut Akbar Buchari ke luar negeri

Baca juga: Dugaan kasus korupsi Pemkot Medan ditingkatkan ke penyidikan

Baca juga: Usai diperiksa KPK, Kadis Perdagangan Kota Medan Dammikrot kabur

Sebelumnya dalam penyidikan kasus tersebut, KPK pada Kamis (31/10) juga menggeledah rumah Akbar di Kota Medan.

KPK pada Rabu (16/10) telah menetapkan Dzulmi sebagai tersangka dugaan penerimaan suap bersama dua orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kepala Bagian Protokoler kota Medan Syamsul Fitri Siregar (SFI).

Dzulmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Medan bersama dengan Syamsul Fitri Siregar, Isa Ansyari, ajudan Wali Kota Medan Aidiel Putra Pratama, dan Sultan Sholahuddin pada Selasa (15/10).

Dalam perkara ini, Dzulmi diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari.

Pertama, Isa memberikan uang tunai sebesar Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi.

Pemberian kedua terkait dengan perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang yang juga membawa keluarganya.