Jakarta (ANTARA) - Ragam berita dan peristiwa di kota Metropolitan Jakarta yang terjadi pada Minggu (3/11) telah disiarkan Kantor Berita ANTARA dan masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawal Senin pagi ini.

Berikut rangkuman berita pilihan yang disiarkan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (3/11):

1. Anggaran DKI, salah input, sistem "warisan" hingga mundurnya pejabat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020 saat ini masih dalam pembahasan tingkat komisi DPRD DKI Jakarta dengan status dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Kendati pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2020 terbilang masih tahap awal, sudah cukup banyak anggaran-anggaran yang dianggap janggal terkuak dan akhirnya mendapatkan perhatian luas oleh publik. Alasannya tidak lain karena pagu anggaran yang fantastis dalam kegiatan tersebut.

Selengkapnya di sini.

2. Anies sebut kelemahan e-budgeting dikoreksi bukan diviralkan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan kelemahan sistem e-budgeting oleh Provinsi DKI Jakarta dalam hal penganggaran seharusnya segera dikoreksi dan bukan diviralkan.

"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan (diviralkan). Insya Allah nanti segera beres," kata Anies.

Selengkapnya di sini.

3. Bawaslu DKI Jakarta evaluasi hasil Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menggelar evaluasi hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2019.

"Ini merupakan evaluasi kinerja yang dilaksanakan setelah semua tahapan selesai, yakni khususnya pelantikan presiden dan wakil presiden yang sudah selesai," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini.

4. Serikat buruh tetap tolak kenaikan UMP DKI Jakarta

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Pusat tetap menolak kenaikan UMP yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami akan terus menuntut agar PP 78/2015 yang menjadi dasar penetapan UMP dicabut," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono saat dihubungi, Minggu.

Selengkapnya di sini.

5. Petugas Damkar evakuasi sarang tawon resahkan warga Rawamangu

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengevakuasi sarang tawon di Rawamangun, Minggu sore, karena dilaporkan kerap meresahkan warga setempat.

"Diameter sarang tawonnya sekitar 40 centimeter. Ada sekitar 20 jiwa warga yang resah dengan kehadiran tawon," kata Kepala Seksi Damkar Jakarta Timur, Gatot Sulaeman, di Jakarta.

Selengkapnya di sini.