Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bakal mengumpulkan seluruh kepala daerah, mulai gubernur, wali kota, dan bupati untuk menyamakan visi dan program untuk lima tahun ke depan.

"Nanti supaya visi ini sama semua, saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, pertengahan November ini seluruh kepala daerah akan kita undang," katanya, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat.

Selain kepala daerah, beberapa pejabat terkait di tingkat daerah juga turut diundang, seperti kapolda dan kapolres, pangdam dan dandim, serta kejati dan kejari.

Baca juga: Polemik RAPBD DKI, Tito tidak mau intervensi daerah

Rencananya, para kepala daerah itu akan diberikan pembekalan selama dua hari mengenai visi pembangunan untuk lima tahun ke depan sehingga program antara pusat dan daerah sinkron.

"Di situ nanti Bapak Presiden mungkin selama dua hari akan menyampaikan visi-misi sehingga semua kepala daerah betul-betul paham," tuturnya.

Menurut dia, penting untuk menyesuaikan visi-misi pembangunan dari pusat, di samping pemerintah daerah juga mengakomodasi kebutuhan khas daerah masing-masing.

Para menteri koordinator, kata Tito, juga akan menjabarkan program-program sesuai bidangnya untuk tahun depan dan selama lima tahun ke depan.

Baca juga: Mendagri berharap ASN tidak bekerja untung-untungan

"Setelah itu, para menteri terkait, seperti Menteri Kesehatan, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Keuangan, Menteri BKPM dan Investasi. Ini menteri-menteri yang terkait langsung program-program pembangunan di daerah," ujarnya.

Mantan Kapolri itu mengatakan para pendamping dan pengawas, seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK, kejaksaan, kepolisian, dan TNI diberikan pula waktu untuk menyampaikan pokok-pokok pandangannya.

Dia menuturkan, secara umum pemerintah ingin memastikan adanya program yang menyentuh pembangunan SDM, terutama bidang kesehatan, dan pendidikan.

Baca juga: Jabat Mendagri, Tito akan cek dan evaluasi dana otsus

Yang kedua, Tito menyebutkan program membangun lapangan pekerjaan, investasi, termasuk kemudahan bagi kalangan swasta dalam berinvestasi di daerah masing-masing.

"Jangan dipersulit. Jangan nanti begitu swasta masuk, belum apa-apa, 'Saya dapat apa?' Nah itu, kalau sampai itu terjadi, kita akan tegas," ucapnya menegaskan.

Tak hanya bersifat satu arah, Tito menjelaskan pertemuan itu akan diatur agar berlangsung secara dua arah dengan model panel dan tanya jawab.

"Begitu pulang (setelah) dua hari, ke daerah, betul-betul paham visi pemerintah pusat, baik dari Presiden, para menteri, dan setelah itu APBD-nya disesuaikan, revisi, di samping kebutuhan daerah," kata Tito.

Baca juga: Mendagri siap pidanakan pelaku kekerasan di Kampus IPDN