Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan Gubernur Anies Baswedan kurang bijak karena menyalahkan sistem e-budgeting dari gubernur terdahulunya.

"Kurang bijak, kita kan ingin katakan kalau ada kesalahan ya itu tanggung jawab pimpinan. Kalau memang ada kurang baik di massa lampau kita harus perbaiki," kata Inggard di Balai Kota Jakarta saat ditemui wartawan, Kamis.

Menurut dia, langkah Anies yang baru akan membentuk sistem baru untuk e-budgeting 2021 termasuk lamban mengingat Anies memiliki TGUPP yang berjumlah sekitar 70 orang.

"Harusnya dari awal waktu melihat (e-budgeting) ini tidak pas ya tanya sama mereka dong. Bikin sistem yang bagus," kata Ingard.

Ingard mengatakan, jika Anies berhasil membuat sistem yang baik maka DPRD DKI sebagai legislatif akan mendukung sistem baru itu.

Baca juga: Anies sebut tak pernah marah di depan publik, PDIP: Tak etis
Baca juga: Polemik aibon di DKI Jakarta

Sistem e-budgeting yang saat ini digunakan untuk merancang anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA PPAS) sudah digunakan sejak masa Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2012.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran janggal.

"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).

Menurut Anies, jika pengecekannya adalah dengan sistem manual, pada akhirnya akan selalu berulang ditemukan masalah serupa.

"Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan," kata Anies.

Anies mengaku dirinya berupaya untuk memperbaiki sistem tersebut agar tidak terulang kepada gubernur selanjutnya, sehingga proses penganggaran bisa berjalan dengan baik dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik.