Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI menyatakab, tidak etis Gubernur Anies Baswedan membanding-bandingkan gaya kepemimpinan.

"Bukan soal marah-tidak marah, tapi persoalannya bagaimana prosedurnya yang ada, bisa diikuti seluruh aparaturnya, gitu lo," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Kamis.

Jadi, kata dia, ketika ada masalah jangan melempar kepada sistem. "Jangan melempar kebiasaan orang lain, nggak etis juga," kata dia.

Gembong menyatakan hal itu terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan tidak pernah marah di publik meski mengetahui ada anggaran aneh.

Menurut Gembong, daripada menyampaikan pernyataan yang menyindir gaya kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lebih baik Anies menjaga transparansi rencana anggaran.

"Iya, tidak etislah, tidak eloklah, seharusnya menjaga transparansi. Seluruh ASN harus melakukan, tahun depan itu sudah mulai pembangunan," kata Gembong.

Baca juga: Anies sebut sudah kaji kritik anak buah soal anggaran janggal
Baca juga: Anies sebut masalah penganggaran terjadi akibat sistem "warisan"

Gembong mengaku tidak masalah dengan gaya kepemimpinan gubernur-gubernur DKI Jakarta. Yang penting adalah menjalankan sistem secara transparan.

"Saya menghormati gaya Pak Anies yang begitu, itu memang style beliau seperti itu, kami hormati itu," kata dia.

Tapi soal transparansi dan keterbukaa ini berlaku umum bagi siapapun. Baik Ahok maupun Djarot harus melakukan keterbukaan kepada publik.

"Persoalan kan di situ. Saya tidak mau persoalan personal. Tapi bagaimana keterbukaan yang diharapkan publik," kata Gembong.

Gembong menilai, Anies belum transparan dalam mengelola rencana anggaran. Seharusnya rencana anggaran diunggah ke situs resmi Pemprov DKI sebelum dibahas agar ada tanggapan dari masyarakat.

"Kalau dulu prapembahasan dipublikasikan. Sebelum membahas pun masyarakat sudah melihat RAPBD," katanya.

Baca juga: Soal sistem"warisan" e-budgeting, Ahok: Justru untuk transparansi
Baca juga: Bappeda DKI sebut ada kebocoran dalam sistem e-budgeting anggaran 2020

Kenapa di-publish zaman itu karena mendapat umpan balik dari masyarakat. Masyarakat tahu duluan, jadi ketika dibahas, ketika program itu tidak tepat sasaran, maka dikomplain publik.

"Maka dalam pembahasan bisa dicoret. Itu yang dulu diharapkan Ahok, kan begitu," kata Gembong.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku sudah mengecek rencana anggaran Jakarta untuk tahun 2020 sebelum ramai sorotan publik. Meski menemukan keanehan, Anies memilih tak mengumbar kemarahan, apalagi mengumumkannya.

Anies sempat mengunggah rekaman video pada 29 Oktober 2019 yang memperlihatkan dia mengumpulkan jajarannya pada 23 Oktober 2019 dan meminta mereka menyisir ulang proses penyusunan anggaran. Acara itu sendiri tertutup dari media.

"Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak mencari panggung. Jadi mengerjakan itu tidak kemudian... saya kerjakan," kata Anies.

"Satu-satu saya lihat, tim kami lihat satu-satu. Dan saya panggil semuanya, saya tunjukkan keanehan itu. Saya tidak umumkan ke luar," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Baca juga: Anies salahkan sistem penganggaran "warisan" terkait anggaran janggal
Baca juga: Sudin Pendidikan Jaktim ditegur Anies terkait pulpen Rp124 milar

Anies memilih koreksi internal dan tidak mau mengumumkan serta menyoroti anak buahnya secara terbuka karena bisa membuat heboh.

Anies tidak mau terlihat memarahi anak buahnya yang salah. Dia mengaku ingin memperbaiki sistem.

"Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Sebenarnya kelihatan keren sih memarahi anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari, tapi yang saya cari adalah, ini ada masalahnya, ini harus dikoreksi karena mengandalkan manual," kata Anies.
Baca juga: Persoalan lem aibon diserahkan ke Gubernur Anies
Baca juga: Cat di taman DKI bertimbal, Anies akan keluarkan larangan