NasDem bertemu PKS, Pengamat: Perlawanan Paloh dari dominasi Megawati
31 Oktober 2019 11:47 WIB
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp/pri.
Jakarta (ANTARA) - Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam berpendapat pertemuan Partai NasDem dengan PKS merupakan simbol perlawanan Surya Paloh terhadap dominasi politik Megawati Soekarnoputri dalam skema koalisi Indonesia Maju.
"Dengan mem-faith accomodi (memaksa tanpa memberikan pilihan) anggota koalisi lain, Megawati telah memaksakan egopolitiknya untuk memberi karpet merah bagi masuknya Prabowo," kata Ahmad Khoirul Umam di Jakarta, Kamis.
Prabowo, lanjut Khairul, tetap dipersilakan masuk ke koalisi Indonesia Maju meski memiliki cara pandang dan orientasi politik yang jelas berbeda, sebagaimana ditunjukkan selama kampanye Pilpres 2014 dan 2019.
Baca juga: Surya Paloh sebut demokrasi sehat butuhkan "checks and balances"
Baca juga: NasDem-PKS bersepakat perkuat fungsi "check and balance" di DPR
Baca juga: Nasdem kunjungi PKS, PDIP tak mau mencampurinya
Sebelum terbentuknya kabinet, dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu lebih menyarankan partai politik Gerindra tetap istikamah menjadi oposisi daripada bergabung dengan pemerintahan dan meminta jatah menteri.
Gerindra dari awal, kata dia, sudah menjadi oposisi dan narasi yang disampaikan tidak pernah menunjukkan sikap profesional dalam memahami dan mencermati setiap kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo pada periode pertama.
Parpol yang dipimpin Prabowo Subianto itu dari dahulu sudah memunculkan narasinya negatif atau hitam putih terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi.
"Partai Gerindra sebaiknya fokus saja, istikamah, dan konsisten pada garis oposisi karena memang dari awal posisi mereka memang seperti itu," katanya.
"Dengan mem-faith accomodi (memaksa tanpa memberikan pilihan) anggota koalisi lain, Megawati telah memaksakan egopolitiknya untuk memberi karpet merah bagi masuknya Prabowo," kata Ahmad Khoirul Umam di Jakarta, Kamis.
Prabowo, lanjut Khairul, tetap dipersilakan masuk ke koalisi Indonesia Maju meski memiliki cara pandang dan orientasi politik yang jelas berbeda, sebagaimana ditunjukkan selama kampanye Pilpres 2014 dan 2019.
Baca juga: Surya Paloh sebut demokrasi sehat butuhkan "checks and balances"
Baca juga: NasDem-PKS bersepakat perkuat fungsi "check and balance" di DPR
Baca juga: Nasdem kunjungi PKS, PDIP tak mau mencampurinya
Sebelum terbentuknya kabinet, dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu lebih menyarankan partai politik Gerindra tetap istikamah menjadi oposisi daripada bergabung dengan pemerintahan dan meminta jatah menteri.
Gerindra dari awal, kata dia, sudah menjadi oposisi dan narasi yang disampaikan tidak pernah menunjukkan sikap profesional dalam memahami dan mencermati setiap kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo pada periode pertama.
Parpol yang dipimpin Prabowo Subianto itu dari dahulu sudah memunculkan narasinya negatif atau hitam putih terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi.
"Partai Gerindra sebaiknya fokus saja, istikamah, dan konsisten pada garis oposisi karena memang dari awal posisi mereka memang seperti itu," katanya.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
Tags: