Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maskapai yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Inaca) untuk mengembangkan pariwisata lima Bali baru sesuai dengan program Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Agar kita mendukung lima Bali baru sebagai destinasi wisata baru. Kita menginginkan partisipasi Inaca untuk mengoperasikan penerbangan yang berjadwal maupun tidak berjadwal karena pariwisata sekarang masih nomor dua dan akan menjadi nomor satu,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya saat pembukaan Rapat Umum Anggota (RUA) Inaca di Jakarta, Kamis.

Menhub mengatakan upaya tersebut juga untuk meningkatkan konektivitas, terutama udara dari pulau ke pulau yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah dan nasional.

“Kewajiban kita untuk kawal ini semuanya dan visi dari Presiden sendiri tetap infrastruktur dan secara khusus diberikan kepada Kemenhub adalah konektivitas,” katanya.

Karena itu, Ia mewakili pemerintah akan terus mendukung industri penerbangan yang penuh dengan tantangan, namun tetap mengedepankan keselamatan.

“Industri penerbangan ini high profile yang harus juga didukung dengan high performance. Dengan porsi kami sebagai regulator, pasti kami tidak bisa melepaskan keselamatan yang nomor, tapi yang namanya bisnis bisa kami bicarakan,” katanya.

Ia juga akan memetakan rute-rute prioritas untuk diterbangi agar targetnya jelas dan anggaran yang dikelurkan tepat sasaran.

“Saya pikir kami akan petakan di mana prioritas. Kami juga tidak mau banyak menyebar, mengeluarkan uang yang tidak guna. Karena itu Pak Presiden menentukan Bali baru hanya lima dan semua itu mendatangkan turis, devisa juga banyak pasti,” katanya.

Menhub juga berharap dengan adanya RUA tersebut bisa menghasilkan solusi di bisnis penerbangan, baik itu harga tiket, layanan, keselamatan dan keamanan.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Inaca Ari Askhara mengatakan industri penerbangan saat ini menghadapi tantangan keterbatasan informasi, kondisi politik dan interpretasi publik.

“Kami juga meminta kepada pemerintah sedianya regulasi yang menghambat pelaku usaha bisa ditinjau kembali,” katanya.