Nunukan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berusaha memiliki Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Liem Hie Djung yang terletak di Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan namun pemda setempat menolak menyerahkannya dengan alasan demi menjaga permasalahan dengan masyarakat.
Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Nunukan, Robby Nahak Serang di Nunukan, Rabu, mengaku telah disurati oleh Pemprov Kaltara
terkait dengan keinginannya menguasai pelabuhan yang dibangun menggunakan APBD Provinsi Kaltim 2014 tersebut.
Namun, dia menyebutkan, surat tersebut belum ditanggapi sehubungan dengan berbagai pertimbangan salah satunya berkaitan dengan
pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Nunukan.
Selain itu, PLBN Liem Hie Djung ini merupakan ikon daerah itu sebagai wilayah perbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Jika diserahkan atau dikelola Pemprov Kaltara maka ikon itu tidak ada lagi.
Robby menyarankan, sebaiknya dibicarakan secara bersama-sama terlebih dahulu menyangkut pengelolaannya. Dimana lebih elegan jika
dikelola secara bersama-sama tanpa menguasai.
Sebab sampai saat ini anggaran dari APBD Kabupaten Nunukan telah banyak yang digelontorkan guna membenahi berbagai fasilitas di
dalam pelabuhan tersebut.
Pelabuhan Liem Hie Djung saat difungsikan sementara waktu menjadi tempat pelayanan penyeberangan regional untuk kapal cepat
Nunukan-Tarakan dan pelabuhan rakyat lainnya di dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
Robby menginginkan, Pemprov Kaltara memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk pelayanan angkutan internasional menuju Negeri Sabah Malaysia sebagaimana tujuan awal dibangunnya pelabuhan ini.
"Bukan malah mau mengambil alih. Sementara fungsi awalnya tidak diurus yaitu sebagai pelabuhan internasional. Sebaiknya mari kira
pikirkan bersama-sama antara Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan ini memungsikan PLBN Liem Hie Djung seperti tujuan awalnya," jelas
dia.
Sampai saat ini, lanjut Robby pelayanan pelabuhan internasional masih di bawah pengelolaan PT Pelindo. Padahal, PLBN Liem Hie Djung
dibangun untuk pelayanan pelabuhan internasional.
"Mari kita bersama-sama memikirkan ini soal fungsi awalnya dulu sebagai pelabuhan internasional. Yaitu dijadikan pelabuhan
penyeberangan Nunukan-Tawau (Malaysia)," harap Asisten Ekonomi Pembangunan Nunukan ini.
Nunukan tolak serahkan PLBL Liem Hie Djung ke Pemprov Kaltara
30 Oktober 2019 17:36 WIB
Suasana kapal-kapal tradisional saat sandar di pelabuhan rakyat. (Foto/Azis Senong)
Pewarta: Rusman
Editor: Hendra Agusta
Copyright © ANTARA 2019
Tags: