India layangkan protes ke ICAO karena Pakistan larang Modi melintas
29 Oktober 2019 20:56 WIB
Penerbangan dari dan ke London, Munich, Paris, Brussels, Milan, Wina, Stocklham, Zurich, Copenhagen, Oslo, Frankfrut dan Roma dijadwalkan ulang untuk terbang melintasi wilayah udara Pakistan pada Kamis, demikian pernyataan pihak Thai Airways. (livemint.com) (livemint.com/)
Montreal/New Delhi (ANTARA) - Pemerintah India melayangkan protes ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) setelah permintaan izin melintas pesawat yang membawa Perdana Menteri Narendra Modi ditolak oleh Pakistan, kata pejabat terkait, Selasa.
Berawal dari protes itu, ICAO pun meminta Pakistan memberi penjelasan di balik ditolaknya permintaan izin melintas pesawat yang hendak membawa PM Modi menghadiri pertemuan para investor di luar negeri.
Hubungan antara India dan Pakistan terus memanas akibat perseteruan memperebutkan dataran tinggi Kashmir. Konflik antarnegara itu kian meruncing setelah India mencabut status otonomi khusus Kashmir, dan memutus jalur komunikasi selama beberapa bulan.
Baca juga: India izinkan anggota parlemen EU kunjungi Kashmir
Perseteruan keduanya terus berlangsung setelah Pakistan melarang pesawat PM Modi melintas masuk ke wilayah negara mayoritas Muslim itu.
Modi pada Senin berencana mengunjungi Arab Saudi untuk menghadiri pertemuan para investor. Namun, pesawat yang ia tumpangi terpaksa mengganti rute penerbangan karena tidak mendapat izin melintas dari Pakistan.
India telah melayangkan protes ke ICAO, kata pejabat pemerintah.
"Kami sudah mengikuti standar, meminta izin dari negara yang kami lewati," kata pejabat terkait.
Baca juga: India, Pakistan teken perjanjian izin ziarah ke kuil Sikh
"Sebagaimana dalam kasus ini, tetapi izin melintas kami ditolak," tambah pejabat pemerintah India yang menolak disebut namanya.
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengatakan pesawat PM Modi terpaksa tidak diizinkan melintas guna memprotes aksi represi yang dilakukan India di wilayah bermayoritas Muslim di Kashmir.
"Jika kita melihat situasi di Kashmir, India telah melakukan aksi kejam di sana. Kami memutuskan untuk tidak mengizinkan dia (PM Modi, red) melintas di areal udara kami," kata Qureshi dalam pernyataan tertulis, Minggu.
Baca juga: Tentara India dan sipil Pakistan tewas di tengah bentrok Kashmir
India mencabut status khusus Kashmir pada Agustus demi menguasai wilayah otonom tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah turut melarang warga berkumpul, memutus jalur komunikasi, serta menahan sejumlah tokoh masyarakat. Aksi India itu memancing protes dari Pakistan.
Islamabad sebelumnya pernah menolak izin melintas pesawat PM Modi yang ingin mengunjungi Jerman pada September. Penolakan itu didasari alasan Kashmir.
Sementara itu, juru bicara ICAO, Anthony Philbin di Montreal, Kanada, mengatakan India telah mengirimkan surat ke pihaknya terkait penolakan Pakistan terhadap permintaan izin melintas.
Baca juga: Pakistan tegaskan isu Kashmir bukan persoalan bilateral
Namun, sampai saat ini belum jelas langkah yang akan ditempuh ICAO untuk mengatasi perseteruan antara Islamabad dan New Delhi terkait masalah izin melintas.
Konvensi untuk Penerbangan Sipil Tahun 1944, yang menjadi dasar pembentukan ICAO dan mendorong kerja sama di bidang transportasi udara antarnegara, hanya berlaku pada penerbangan sipil, dan tidak mengatur lalu lintas pesawat militer.
Sumber: Reuters
Berawal dari protes itu, ICAO pun meminta Pakistan memberi penjelasan di balik ditolaknya permintaan izin melintas pesawat yang hendak membawa PM Modi menghadiri pertemuan para investor di luar negeri.
Hubungan antara India dan Pakistan terus memanas akibat perseteruan memperebutkan dataran tinggi Kashmir. Konflik antarnegara itu kian meruncing setelah India mencabut status otonomi khusus Kashmir, dan memutus jalur komunikasi selama beberapa bulan.
Baca juga: India izinkan anggota parlemen EU kunjungi Kashmir
Perseteruan keduanya terus berlangsung setelah Pakistan melarang pesawat PM Modi melintas masuk ke wilayah negara mayoritas Muslim itu.
Modi pada Senin berencana mengunjungi Arab Saudi untuk menghadiri pertemuan para investor. Namun, pesawat yang ia tumpangi terpaksa mengganti rute penerbangan karena tidak mendapat izin melintas dari Pakistan.
India telah melayangkan protes ke ICAO, kata pejabat pemerintah.
"Kami sudah mengikuti standar, meminta izin dari negara yang kami lewati," kata pejabat terkait.
Baca juga: India, Pakistan teken perjanjian izin ziarah ke kuil Sikh
"Sebagaimana dalam kasus ini, tetapi izin melintas kami ditolak," tambah pejabat pemerintah India yang menolak disebut namanya.
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengatakan pesawat PM Modi terpaksa tidak diizinkan melintas guna memprotes aksi represi yang dilakukan India di wilayah bermayoritas Muslim di Kashmir.
"Jika kita melihat situasi di Kashmir, India telah melakukan aksi kejam di sana. Kami memutuskan untuk tidak mengizinkan dia (PM Modi, red) melintas di areal udara kami," kata Qureshi dalam pernyataan tertulis, Minggu.
Baca juga: Tentara India dan sipil Pakistan tewas di tengah bentrok Kashmir
India mencabut status khusus Kashmir pada Agustus demi menguasai wilayah otonom tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah turut melarang warga berkumpul, memutus jalur komunikasi, serta menahan sejumlah tokoh masyarakat. Aksi India itu memancing protes dari Pakistan.
Islamabad sebelumnya pernah menolak izin melintas pesawat PM Modi yang ingin mengunjungi Jerman pada September. Penolakan itu didasari alasan Kashmir.
Sementara itu, juru bicara ICAO, Anthony Philbin di Montreal, Kanada, mengatakan India telah mengirimkan surat ke pihaknya terkait penolakan Pakistan terhadap permintaan izin melintas.
Baca juga: Pakistan tegaskan isu Kashmir bukan persoalan bilateral
Namun, sampai saat ini belum jelas langkah yang akan ditempuh ICAO untuk mengatasi perseteruan antara Islamabad dan New Delhi terkait masalah izin melintas.
Konvensi untuk Penerbangan Sipil Tahun 1944, yang menjadi dasar pembentukan ICAO dan mendorong kerja sama di bidang transportasi udara antarnegara, hanya berlaku pada penerbangan sipil, dan tidak mengatur lalu lintas pesawat militer.
Sumber: Reuters
Penerjemah: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019
Tags: