Kupang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Bataona mengatakan, masuknya Prabowo Subianto dalam lingkaran kekuasaan, akan mempersulit gerakan kaum ultra kanan atau garis keras.
"Posisi Prabowo di dalam pemerintahan Jokowi, tentu akan meredam kaum ultra kanan atau garis keras, maupun oligarki orde baru yang sering kali diisukan mengotaki aksi-aksi kekerasan dan gerakan melawan pemerintah," kata Mikhael Bataona di Kupang, Sabtu.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan masuknya Prabowo Subianto dalam pemerintahan, dan nasib kelompok pendukung fanatik yang diisukan sering mengganggu stabilitas politik nasional.
Menurut Bataona, di pemerintahan periode ini, Jokowi justru sedang meminjam tangan Prabowo Subianto untuk menyodok para musuhnya.
"Ketika dia (Prabowo-red) sudah menjadi bagian dari Jokowi, maka menyerang Jokowi itu sama dengan menyerang Prabowo," katanya.
Belum lagi ditopang oleh Jenderal Luhut, yang masih tetap menjadi orang kuat di pusaran kekuasaan Jokowi, tambah Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisik Unwira Kupang itu.
Luhut bisa memainkan banyak peran untuk melindungi Jokowi termasuk dengan mengendalikan Partai Golkar.
"Nah ketika Golkar dan PDIP juga Gerindra bersatu, didukung PKB dan PPP, maka akan sulit menerobos Jokowi," kata pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu.
Karena itu, dia menyakini bahwa, stabilitas politik nasional akan lebih terjamin karena semua pihak yang berpotensi untuk mengganggu kekuasaan, sudah diredam lewat kehadiran Prabowo dalam kabinet Jokowi jilid dua.
Baca juga: Prabowo sisakan masalah bagi kekuatan politik identitas
Baca juga: Prabowo soal Wamen Pertahanan: Bagus
Baca juga: Peneliti: Penunjukan Prabowo lebih besar maslahat dari mudharat
Pengamat sebut posisi Prabowo persempit gerakan kaum ultra kanan
26 Oktober 2019 15:49 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri) menginspeksi pasukan saat upacara penyambutan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (24/10/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj/pri.
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
Tags: