Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung bergerak menangani persoalan di Tanah Papua dengan melakukan kunjungan kerja ke Papua bersama Panglima TNI dan Plt. Kapolri.

Dalam kunjungan kerja ke Papua, Mendagri didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kapuspen Kemendagri Bahtiar.

Melalui siaran pers, Jumat, Bahtiar menjelaskan Mendagri Tito Karnavian menuju Papua usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka dan Rapat Internal di Kemendagri, Kamis (24/10).

"Betul, Pak Menteri sudah bertolak ke Papua bersama Panglima TNI dan Plt. Kapolri, dan akan mendampingi kunker Presiden," kata Bahtiar.

Baca juga: Kapuspen Kemendagri: Pengawalan 'ketat' Tito bagian dari SOP

Bahtiar menjelaskan bahwa Mendagri sangat berkepentingan dalam mengawal dan memastikan terjaganya stabilitas keamanan dalam negeri dengan daerah Papua menjadi prioritas pertamanya.

"Sebelum menjabat Mendagri, beliau pernah melaksanakan operasi bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menangani konflik Papua dan tentunya otomatis sudah paham kondisi di lapangan yang pada saat ini beliau juga mendampingi kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi ke Papua," ujarnya.

Bahtiar juga mengutarakan bahwa kunjungan kerja Mendagri bersama Panglima TNI dan Plt. Kapolri mendampingi Presiden sebagai bentuk perhatian yang sungguh-sungguh Mendagri Tito Karnavian terhadap Tanah Papua.

"Bagaimanapun Papua adalah bagian dari NKRI. Apabila stabilitas politik dan keamanan terganggu di Papua, akan berpengaruh bagi stabilitas politik dan keamanan secara nasional," katanya.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Mendagri Tito Karnavian untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri, sebagaimana diutarakan saat menyampaikan arahannya di hadapan jajaran ASN Kemendagri dan BNPP sebelum keberangkatannya ke Papua.

Baca juga: Mendagri komitmen jaga stabilitas politik dalam negeri

Kemendagri sebagai kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemendagri memiliki peran strategis untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri.

Menurut dia, tanpa stabilitas politik dalam negeri, pembangunan di berbagai sektor tidak akan berjalan dengan baik. Pasalnya, stabilitas politik dan pembangunan akan saling memengaruhi satu sama lain dan berdampak pada sisi keamanan.

Mendagri bertolak ke Papua untuk menemani kunjungan kerja Presiden Joko Widodo.

Di Kota Jayapura, Presiden dijadwalkan akan meresmikan Jembatan Holtekam dan bertemu dengan para tokoh masyarakat.