Jakarta (ANTARA) - Sejumlah gerakan sipil bidang perempuan mengharapkan Menteri Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) I Gusti Bintang Darmavati dapat membuka diri pada masukan-masukan dari pihak luar.

"Kami ingin berkenalan dan diskusi dengan Menteri PPPA baru, karena PR KPPPA sangat banyak," kata Deputi I Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Sutriyatmi di Jakarta, Jumat.

Tugas-tugas Kementerian PPPA, menurut perempuan yang disapa Mimi itu antara lain memastikan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kelajutan dari perubahan UU Perkawianan yang telah menaikan angka perkawinan, kasus sunat perempuan, dan juga isu TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

"TPPO adalah kasus yang sepi dari pembicaraan tetapi sebenarnya kasusnya masih sangat banyak. UU TPPO juga belum pernah dievaluasi sejak disahkan pada 2007. Nah ini mesti dievaluasi pelaksanannya seperti apa dan efektivitasnya seperti apa, karena kebanyakan mereka menjadi korban perdagangan orang," jelas Mimi.

Baca juga: Pola pemilihan Men-PPPA dinilai mirip saat 2014

Tak hanya itu MenPPPA juga diharapkan dapat berkerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah lain seperti stunting dan juga mengurangi angka kematian ibu saat hamil dan melahirkan, masalah-masalah itu terkait dengan Kementerian Kesehatan.

Hal yang saana diungkapkan oleh peneliti Cakra Wikara Indonesia, Anna Margret. Menurut dia Kementerian PPPA sekarang memiliki banyak pekerjaan rumah yang pada periode sebelumnya tidak dapat diselesaikan.

Keinginan MenPPPA Bintang untuk membuat program kewirausahaan bagi perempuan patut diapresiasi, namun Bintang diharapkan juga untuk tak lupa masalah-masalah krusial dalam perlindungan perempuan.

Baca juga: Koalisi sipil harap MenPPPA miliki ikatan dengan masyarakat sipil

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan I Gusti Bintang mengatakan pihaknya memang belum mengenal sosok Bintang, oleh sebab itu mereka ingin bertemu tatap muka dengan Bintang.

"Kami ingin ketemu, ingin bicara dengan belia tentang isu perempuan. Kami berharap Presiden menunjuk Bintang sebagai menteri telah melalui pertimbangan serius untuk kemajuan perempuan," ujar dia.

Dia mengatakan tak masalah jika Bintang tak memahami isu perempuan, namun selama dia membuka diri, mau mendengarkan dari pihak lain dan belajar maka tujuan-tujuan dalam pemberdayaan perempuan dapat tercapai.

Baca juga: Pengamat: Komposisi kabinet ideal secara politik