Jakarta (ANTARA) - Pemilihan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu 23 Oktober 2019 dinilai belum sesuai dengan prinsip "the right man on the right place".

"Saya kira, Presiden tersandera karena ternyata semangat ‘the right man on the right place’ tidak terwujud dalam Kabinet Indonesia Maju," ujar Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati dalam Diskusi Media di Jakarta Pusat, Kamis.

Penempatan anggota kabinet baru, tambahnya, tidak seluruhnya mencerminkan upaya Presiden memberikan ruang yang tepat dan proporsional bagi para pembantunya untuk bekerja sesuai kapasitas masing-masing.

"Bahkan penempatan seorang menteri lebih menguat pada nuansa politis," katanya.

Menurut Eny terdapat beberapa anggota kabinet yang perlu dievaluasi kapasitasnya, di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang sebelumnya tidak pernah terdengar dan terbaca rekam jejaknya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Baca juga: Pola pemilihan Men-PPPA dinilai mirip saat 2014

Kemudian penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kurang tepat sebab sektor pendidikan merupakan roh dari pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Penunjukan Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga dinilai kurang memaksimalkan potensi dan kapasitasnya.

Menurut dia, sangat tepat jika Nadiem Makarim sebagai Menteri UKM sebab akan mendorong percepatan pertumbuhan start up di Indonesia dengan pendekatan teknologi. Sedangkan Wishnutama sangat efektif dan optimal berkarya jika ditunjuk menjadi Menkominfo.

Selain itu publik sebelumnya tidak pernah mendengar nama Agus Suparmanto dalam sektor perdagangan, namun kini nama itu tiba-tiba muncul.

Penunjukan dr.Terawan sebagai Menteri Kesehatan juga masih menyisakan polemik dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Jadi itu yang kami sebut, the right man on the right place,” ujarnya.

Baca juga: Pelaku bisnis optimistis tim ekonomi kabinet mampu lakukan terobosan

Sementara itu sektor ekonomi yang menjadi salah satu tulang punggung pembangunan bangsa, sangat memerlukan sinergi antarkementerian/lembaga(K/L), di antaranya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertanggung jawab atas tercapai nilai investasi di Indonesia sesuai target. Karena itu, kapasitas, wawasan dan kecakapan diplomasi Kepala BKPM harus mumpuni pada tingkat global.

Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Muhadjir Darwin menilai, pemilihan dan penunjukan para menteri cukup seimbang secara politik dan profesional.

Kabinet,tambahnya, diorientasikan untuk menjawab tantangan masa depan secara tepat.

“Kita tunggu gebrakan-gebrakannya untuk membuat sistem pendidikan Indonesia berorientasi ke depan dan responsif terhadap perkembangan kemajuan teknologi informasi dan fenomena desruption yang kini tengah melanda dunia,” tegas Muhadjir.
Baca juga: Presiden Jokowi segera lantik wakil menteri