Pengamat: tugas pertama Zainudin Amali perbaiki citra Kemenpora
23 Oktober 2019 19:43 WIB
Menteri Pemuda dan Olah Raga Zainudin Amali bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)
Jakarta (ANTARA) - Pengamat olahraga Budiarto Shambazy menyatakan tugas pertama yang harus segera dilaksanakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru dilantik hari ini, Zainudin Amali adalah memperbaiki citra Kemenpora di mata masyarakat.
“Tugas pertama yang harus langsung dikerjakan oleh Menpora baru adalah memperbaiki citra Kemenpora, karena dua Menpora terakhir terlibat kasus korupsi. Jadi, sekarang tunjukkan kepada publik bahwa Kemenpora lebih transparan, terbuka,” kata Budi kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Menurut pria yang juga jurnalis senior itu, transparansi atau Kemenpora itu dapat ditunjukkan melalui sikap dan juga pembuatan aturan atau kebijakan (policy) yang dilakukan secara terang-terangan, sehingga diketahui khalayak luas.
Baca juga: APKORI beberkan tugas yang harus diselesaikan Menpora Zainudin
“Kemenpora harus lebih terbuka, baik secara sikap maupun melalui policy. Kemenpora juga harus lebih sering menyapa masyarakat. Buktikan kalau Kemenpora bebas dari korupsi maupun kolusi. Ini pasti bisa dilakukan asal ada tekad yang kuat dari menteri beserta seluruh jajarannya,” ujar Budi.
Selain memperbaiki citra, dia juga meminta kepada Menpora yang baru menjabat agar menambah anggaran supaya sektor olahraga di Indonesia terus maju dan prestasinya di kancah internasional juga semakin membanggakan.
“Yang pasti, anggaran untuk olahraga Indonesia harus ditambah, bahkan kalau perlu dinaikkan sampai tiga kali lipat. Jadi, kalau anggaran yang sekarang hanya Rp2 triliun, harus ditambah jadi Rp6 triliun. Kenaikan anggaran ini harus ada,” tutur Budi.
Baca juga: Legenda timnas berharap Menpora tingkatkan sinergi pemerintah dan PSSI
Lebih lanjut, dia mengimbau kepada Menpora agar birokrasi di dunia olahraga Indonesia, di antaranya KONI, KOI, pengurus besar cabang-cabang olahraga dan pengurus daerah dirampingkan karena tidak sebanding dengan jumlah atlet yang ada.
“Birokrasi olahraga di Indonesia ini jumlah anggotanya bisa sampai ribuan, sedangkan jumlah atlet yang diurus lebih sedikit. Jadi, memang harus ada yang dikorbankan, harus ada perampingan supaya lebih efektif,” ungkap Budi.
Baca juga: Sertijab Menpora dijadwalkan Kamis siang
“Tugas pertama yang harus langsung dikerjakan oleh Menpora baru adalah memperbaiki citra Kemenpora, karena dua Menpora terakhir terlibat kasus korupsi. Jadi, sekarang tunjukkan kepada publik bahwa Kemenpora lebih transparan, terbuka,” kata Budi kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Menurut pria yang juga jurnalis senior itu, transparansi atau Kemenpora itu dapat ditunjukkan melalui sikap dan juga pembuatan aturan atau kebijakan (policy) yang dilakukan secara terang-terangan, sehingga diketahui khalayak luas.
Baca juga: APKORI beberkan tugas yang harus diselesaikan Menpora Zainudin
“Kemenpora harus lebih terbuka, baik secara sikap maupun melalui policy. Kemenpora juga harus lebih sering menyapa masyarakat. Buktikan kalau Kemenpora bebas dari korupsi maupun kolusi. Ini pasti bisa dilakukan asal ada tekad yang kuat dari menteri beserta seluruh jajarannya,” ujar Budi.
Selain memperbaiki citra, dia juga meminta kepada Menpora yang baru menjabat agar menambah anggaran supaya sektor olahraga di Indonesia terus maju dan prestasinya di kancah internasional juga semakin membanggakan.
“Yang pasti, anggaran untuk olahraga Indonesia harus ditambah, bahkan kalau perlu dinaikkan sampai tiga kali lipat. Jadi, kalau anggaran yang sekarang hanya Rp2 triliun, harus ditambah jadi Rp6 triliun. Kenaikan anggaran ini harus ada,” tutur Budi.
Baca juga: Legenda timnas berharap Menpora tingkatkan sinergi pemerintah dan PSSI
Lebih lanjut, dia mengimbau kepada Menpora agar birokrasi di dunia olahraga Indonesia, di antaranya KONI, KOI, pengurus besar cabang-cabang olahraga dan pengurus daerah dirampingkan karena tidak sebanding dengan jumlah atlet yang ada.
“Birokrasi olahraga di Indonesia ini jumlah anggotanya bisa sampai ribuan, sedangkan jumlah atlet yang diurus lebih sedikit. Jadi, memang harus ada yang dikorbankan, harus ada perampingan supaya lebih efektif,” ungkap Budi.
Baca juga: Sertijab Menpora dijadwalkan Kamis siang
Pewarta: Rr. Cornea Khairany
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2019
Tags: