Perjalanan Joko Widodo sebagai pemimpin bukan hanya dilaluinya sebagai Presiden. Bekal pengalaman saat memimpin Kota Solo sebagai wali kota, maupun 2 tahunnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta membuatnya "dicintai" masyarakat.
Selama lima tahun memimpin Indonesia bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak 2014, keduanya tidak hanya terus memberi semangat persatuan, tetapi juga memenuhi sejumlah program pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.
Nawacita sebagai program-program pembangunan yang tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) satu persatu dicapai oleh Jokowi-JK.
Baca juga: Janji Jokowi meningkatkan penghasilan rakyat Rp27 juta perbulan, ini penjelasannya
Tiga ciri utama dalam pembangunan itu yakni negara hadir, pembangunan dari kawasan pinggiran daerah, serta revolusi mental.
Terdapat beberapa pencapaian baik di bidang politik dan keamanan, bahkan pembangunan Indonesiasentris yang difokuskan di daerah-daerah, hingga "3T" atau tertinggal, terpinggir, dan terluar.
Popularitas Jokowi dikancah internasional juga melambung yang tergambar dari kehadiran sejumlah tamu negara saat pelantikan Presiden dan Wapres di Gedung MPR/DPR RI.
Terdapat Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan Raja Eswatini Raja Mswati III, hingga beberapa Wakil Presiden, yakni Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Wang Qishan, Wakil Presiden Republik Sosialis Viet Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh, serta Wakil Presiden Republik Uni Myanmar Henry Van Thio.
Beberapa utusan khusus juga melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Jokowi usai pelantikan yakni Utusan Khusus Presiden Republik Korea Noh Young-min, Utusan Khusus Presiden Filipina Theodoro Locsin Jr, Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Nakayama Norihiro, Utusan Khusus Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan, dan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat Elaine L Chao.
Dalam pelantikannya, Jokowi dan Ma'ruf Amin telah mengucapkan sumpah dibawah kitab suci, masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," demikian sumpah tersebut yang juga berlaku untuk Wakil Presiden.
Beberapa tokoh politik baik yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah, maupun partai politik yang tidak bergabung dengan pemerintah menghadiri acara tersebut.
Masih tercatat, dalam Pidato Visi Indonesia disampaikan Jokowi di Sentul, Jawa Barat pada 14 Juli 2019, kedepannya Jokowi memfokuskan kinerja pemerintah untuk membangun infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN secara tepat sasaran.
"Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita kepada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting (kekerdilan), kematian ibu, atau kematian bayi meningkat. Tugas besar kita di situ!" ujar Jokowi menegaskan.
Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk pembangunan SDM yakni dengan meningkatkan kualitasnya melalui lembaga kursus kejuruan atau vocational school, hingga lembaga manajemen talenta Indonesia.
Untuk mengundang investasi lebih besar lagi, Jokowi akan memangkas perizinan yang menghambat investasi hingga korupsi di lembaga-lembaga terkait investasi dan perdagangan.
Jokowi pun pernah menyatakan kekecewaannya kepada kabinet karena peluang investasi dari puluhan perusahaan yang keluar dari Tiongkok akibat perang dagang dengan AS beralih ke Vietnam dan "tidak ditangkap" oleh Indonesia.
Baca juga: Menlu soroti diplomasi ekonomi
Hal itu menjadi pelajaran besar bagi pemerintahan dan Jokowi pun memberi tugas kepada kabinet untuk semakin serius memperbaiki koordinasi dalam mendorong investasi ke Indonesia.
"Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan," ucap Jokowi menegaskan.
Menteri
Ingin segera bekerja, Jokowi pun memanggil sejumlah tokoh mulai pada Senin hingga Selasa (21-22 Oktober 2019) ke Istana Merdeka, Jakarta.
Hal itu dilakukannya untuk menanyakan kesediaan puluhan tokoh dalam membantu pembangunan bangsa dan negara kedepan.
Dari sejumlah tokoh itu, ada nama-nama lama yang telah membantu Jokowi sebelumnya, maupun sejumlah nama baru yang akan berpartisipasi dalam kabinet pemerintahan.
Tokoh muda hingga senior, baik profesional maupun tokoh partai hadir di istana untuk menemui Presiden di Istana Merdeka, Jakarta.
Lalu sehari setelahnya, kabinet baru pemerintahan dibentuk dan mengambil nama "Kabinet Indonesia Maju" yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Demokrat hormati keputusan Presiden Jokowi soal susunan kabinet
Terdapat empat tokoh yang mengisi jabatan menteri koordinator yakni Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusbandio.
Baca juga: Komposisi tim ekonomi kabinet Indonesia Maju beri sinyal positif pasar
Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Kesehatan dr Terawan Agus, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak GA Bintang Puspayoga, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.
Lalu menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanudin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Terdapat 11 tokoh yang dipercaya Jokowi memegang amanah yang sama dengan sebelumnya yakni Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selain itu ada juga Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, dan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri.
Kemudian Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Menko bidang Kemaritiman dan Investasi, lalu Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM, dan Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Baca juga: Presiden sebutkan alasan pilih menteri berlatar belakang parpol
Beberapa menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (23/10/2019). (Bayu Prasetyo)
Presiden juga mempercayakan beberapa tokoh untuk tetap berpartisipasi dalam pemerintahan. Sejumlah nama lama dalam Kabinet Kerja juga turut membantu di dalam Kabinet Indonesia Maju dan pindah dari institusi lama yang dipimpinnya.
Para tokoh itu yakni Airlangga Hartarto dari Menteri Perindustrian menjadi Menko bidang Perekonomian, Muhadjir Effendy dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjabat Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tjahjo Kumolo dari Menteri Dalam Negeri menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Agus Gumiwang yang sebelumnya Menteri Sosial menjadi Menteri Perindustrian.
Selain itu ada juga Teten Masduki dimana sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden menjadi Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, lalu ada Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya menjabat Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) kemudian menjadi Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.
Jokowi saat mengenalkan menteri-menterinya mengatakan kabinet pemerintahan dalam lima tahun kedepan akan berfokus menyelesaikan visi misi Presiden dan Wapres.
Presiden petahana itu menekankan pembantunya untuk tidak korupsi, menjalankan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, bekerja keras, cepat dan produktif, serta tidak terjebak rutinitas, dan selalu memeriksa masalah di lapangan untuk menemukan solusi.
"Semua harus serius dalam bekerja, saya pastikan yang nggak serius, nggak sungguh-sungguh, hati-hati bisa saya copot di tengah jalan," demikian Presiden menegaskan.