Indef imbau pemerintah tingkatkan program perbaikan kualitas SDM
22 Oktober 2019 17:24 WIB
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (22/10/2019). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)
Jakarta (ANTARA) - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengimbau pemerintah agar dapat meningkatkan program-program yang berkaitan dengan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Enny mengatakan selama ini pemerintah lebih dominan dalam mengusung program pragmatis dalam pengembangan SDM seperti program vokasi yang dianggapnya hanya menyelesaikan masalah jangka pendek.
“Kemarin presiden berkomitmen vocational program untuk mengejar berbagai ketertinggalan SDM, apakah salah? Tidak. Tapi dalam membangun SDM unggul tidak hanya terjebak pada program jangka pendek,” katanya saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa.
Baca juga: LIPI: SDM unggul mampu kuasai kemajuan iptek
Menurut Enny, dalam mencetak SDM yang unggul tidak hanya diberikan melalui berbagai macam program pelatihan namun juga harus dipastikan aspek lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.
“Untuk jadi SDM unggul yang menghasilkan produktivitas tinggi tidak hanya dikasih pelatihan dan berbagai program short course tapi mereka harus benar-benar sehat jasmani dan rohani,” ujarnya.
Enny melanjutkan, Indonesia dalam Global Competitiveness Index untuk 2019 di sektor kesehatan yang menempati peringkat 96 dinilai perlu adanya peran pemerintah dalam melakukan investasi sektor kesehatan yang lebih baik demi semakin meningkatkan kualitas SDM.
Baca juga: Pengamat: Menteri Pendidikan harus terjemahkan peningkatan SDM
“Kita kaget indeks di sektor kesehatan itu dalam posisi yang cukup rendah. Di antaranya adalah angka stunting yang tinggi,” katanya.
Selain itu, ia menuturkan SDM unggul tidak hanya sekedar cerdas dan memiliki keahlian namun juga harus berkarakter yang dibentuk melalui budaya serta pendidikan sehingga bisa menghindari berbagai masalah terkait intoleransi dan radikalisme.
“Maka orang tidak hanya terampil dan cerdas tapi menyiapkan karakter sejak dini supaya problem intoleransi dan radikalisme tidak terjadi,” ujarnya.
Ia mengatakan SDM memang merupakan investasi jangka panjang sehinga diharapkan pemerintah bisa meningkatkan berbagai program-programnya dalam memperbaiki kualitas SDM tersebut.
“Komitmen membangun SDM unggul tidak hanya terjebak program pragramatis jangka pendek tapi harus concern memperbaiki investasi sumber daya manusia kita,” katanya.
Namun ia memastikan melalui investasi SDM tersebut akan menghasilkan masyarakat Indonesia yang lebih berkualitas dalam segala aspek sehingga dapat menjadi daya tarik dalam investasi sebab para investor mempertimbangkan kualitas SDM di suatu negara apabila ingin berinvestasi.
“Nah melalui investasi itu akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Enny beranggapan bahwa pemilihan menteri dalam kabinet kerja yang baru akan menjadi kunci dalam merealisasikan peningkatan program dalam perbaikan kualitas SDM tersebut.
“Di antaranya nanti bagaimana komitmen itu akan direalisasikan melalui postur pemilihan menteri yang berada di pos-pos kementerian pendidikan, kesehatan, dan kemudian rencananya mau ada kementerian kebudayaan,” katanya.
Enny mengatakan selama ini pemerintah lebih dominan dalam mengusung program pragmatis dalam pengembangan SDM seperti program vokasi yang dianggapnya hanya menyelesaikan masalah jangka pendek.
“Kemarin presiden berkomitmen vocational program untuk mengejar berbagai ketertinggalan SDM, apakah salah? Tidak. Tapi dalam membangun SDM unggul tidak hanya terjebak pada program jangka pendek,” katanya saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa.
Baca juga: LIPI: SDM unggul mampu kuasai kemajuan iptek
Menurut Enny, dalam mencetak SDM yang unggul tidak hanya diberikan melalui berbagai macam program pelatihan namun juga harus dipastikan aspek lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.
“Untuk jadi SDM unggul yang menghasilkan produktivitas tinggi tidak hanya dikasih pelatihan dan berbagai program short course tapi mereka harus benar-benar sehat jasmani dan rohani,” ujarnya.
Enny melanjutkan, Indonesia dalam Global Competitiveness Index untuk 2019 di sektor kesehatan yang menempati peringkat 96 dinilai perlu adanya peran pemerintah dalam melakukan investasi sektor kesehatan yang lebih baik demi semakin meningkatkan kualitas SDM.
Baca juga: Pengamat: Menteri Pendidikan harus terjemahkan peningkatan SDM
“Kita kaget indeks di sektor kesehatan itu dalam posisi yang cukup rendah. Di antaranya adalah angka stunting yang tinggi,” katanya.
Selain itu, ia menuturkan SDM unggul tidak hanya sekedar cerdas dan memiliki keahlian namun juga harus berkarakter yang dibentuk melalui budaya serta pendidikan sehingga bisa menghindari berbagai masalah terkait intoleransi dan radikalisme.
“Maka orang tidak hanya terampil dan cerdas tapi menyiapkan karakter sejak dini supaya problem intoleransi dan radikalisme tidak terjadi,” ujarnya.
Ia mengatakan SDM memang merupakan investasi jangka panjang sehinga diharapkan pemerintah bisa meningkatkan berbagai program-programnya dalam memperbaiki kualitas SDM tersebut.
“Komitmen membangun SDM unggul tidak hanya terjebak program pragramatis jangka pendek tapi harus concern memperbaiki investasi sumber daya manusia kita,” katanya.
Namun ia memastikan melalui investasi SDM tersebut akan menghasilkan masyarakat Indonesia yang lebih berkualitas dalam segala aspek sehingga dapat menjadi daya tarik dalam investasi sebab para investor mempertimbangkan kualitas SDM di suatu negara apabila ingin berinvestasi.
“Nah melalui investasi itu akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Enny beranggapan bahwa pemilihan menteri dalam kabinet kerja yang baru akan menjadi kunci dalam merealisasikan peningkatan program dalam perbaikan kualitas SDM tersebut.
“Di antaranya nanti bagaimana komitmen itu akan direalisasikan melalui postur pemilihan menteri yang berada di pos-pos kementerian pendidikan, kesehatan, dan kemudian rencananya mau ada kementerian kebudayaan,” katanya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
Tags: