Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Sosial era Joko Widodo-Jusuf Kalla, Agus Gumiwang Kartasasmita merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk memenuhi undangan Presiden Jokowi pada Selasa (22/10) pukul 10.00 WIB.

Agus datang mengenakan kemeja putih lengan panjang, sebagaimana para calon menteri yang akan menjadi bagian dari kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024, sambil melambaikan tangan.

Usai bertemu Presiden Jokowi, Agus mengungkapkan dirinya diminta membantu Jokowi untuk bidang pembangunan sumber daya manusia dan transformasi manufaktur.

“Beliau (Jokowi) memberikan tugas kepada saya berkaitan dengan pertama kita perlu membangun sumber daya manusia yang unggul di segala bidang dan beliau menugaskan kepada saya berkaitan dengan pentingnya kita melakukan transformasi manufaktur, mengingatkan pentingnya kita bisa menciptakan kondisi di mana industri kecil bisa jadi rantai pasokan di industri," kata Agus.

Saat ditanya apakah jabatan barunya adalah Menperin, Agus menegaskan kepastiannya akan diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Rabu (23/10).

Agus Gumiwang diminta lakukan transformasi manufaktur



Baca juga: Agus Gumiwang diminta Presiden urusi sektor industri

Terkait wacana penggabungan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan, Agus menyampaikan bahwa hal itu juga akan diumumkan Rabu.

Agus mengaku siap membantu dalam kabinet periode lima tahun mendatang.

"Profil kabinet itu sendiri termasuk figur-figur yang siap membantu Bapak Presiden," ucap Agus menambahkan.

Agus Gumiwang adalah politikus Golkar ketiga yang mendatangi Istana Negara. Sebelumnya, pada Senin (21/10), Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu juga melenggang ke Istana Negara.

Menjadi bagian dari pemerintahan bukan hal baru bagi Agus. Putera Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri ke-6 Ginandjar Kartasasmita ini mengawali tugasnya sebagai menteri pada era pemerintahan Jokowi-JK untuk menggantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.

Pada 24 Agustus 2019, Agus resmi menjadi Mensos, sehingga ia merasakan menduduki posisi menteri selama sekitar dua bulan.

Pria kelahiran Jakarta, 3 Januari 1969 ini sempat menjabat sebagai Sekretaris Fraksi di DPR, namun jabatan tersebut dilepasnya ketika ditunjuk sebagai menteri.


Loyalitas pada Jokowi

Di usia yang terbilang muda, yakni 28 tahun, Agus pernah menjadi anggota MPR mewakili Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) pada 1997-1999.

Saat masa kampanye, lulusan Program Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran itu sempat menjabat sebagai bendahara tim kampanye kandidat nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Posisi itu kemudian diganti setelah Agus dilantik sebagai Menteri Sosial. Loyalitas Agus Gumiwang kepada Jokowi konsisten sejak Pemilu 2014.

Saat itu, partainya memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Sementara Agus terang-terangan berseberangan dengan keputusan partai dan mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

Ia juga aktif menggerakkan para relawan di akar rumput. Imbasnya, Agus pernah dipecat dari Partai Golkar.


Calon Menperin

Pernyataan yang disampaikan Agus menyiratkan bahwa dirinya diminta Jokowi untuk menjadi Menteri Perindustrian. Tentu berbeda tugas dan wewenang sebagai Mensos dengan sebagai Menteri Perindustrian.

Dalam hal ini, Agus memiliki pekerjaan rumah yang perlu dilanjutkan dari menteri sebelumnya, sesama politisi Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang akan dihadapi Agus, di antaranya meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional di pasar global.

Suami Loemongga Haoemasan ini perlu jeli membangun rantai pasok industri di dalam negeri, di mana beberapa industri perlu memperdalam strukturnya dari industri hulu ke industri hilir.

Selain itu, harmonisasi tarif juga dibutuhkan untuk industri tekstil dan produk tekstil, mengingat industri ini memiliki kedalaman struktur dari hulu hingga hilir, sehingga perlu diperkuat dengan kebijakan tarif.

Selanjutnya yakni restrukturisasi permesinan, di mana sebagai upaya memodernisasi proses produksi, pemerintah perlu mendukung industri dengan memberikan potongan harga bagi industri yang membeli mesin dengan teknologi terkini.

Berikutnya yakni revisi regulasi terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), misalnya kayu yang terkena PPN untuk produk furniture membuat produk dari kayu asal Indonesia kalah bersaing di ASEAN yang bebas tarif dan PPN.

Terakhir, untuk industri baja, Pemerintah Indonesia disebut perlu berani mengambil kebijakan safeguard untuk produk-produk yang terbukti melakukan dumping.



Making Indonesia 4.0

Permintaan Jokowi terkait transformasi industri pastilah berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Airlangga Hartarto, sebagai penggerak Making Indonesia 4.0, dalam hal ini mewariskan gerakan revolusi industri keempat tersebut dengan peta jalan yang jelas yang terstruktur.

Kementerian Perindustrian merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industri 4.0. Guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif ini perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur akademisi.

Sejak 2011, Indonesia memasuki Industri 4.0, yang ditandai meningkatnya konektivitas,interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait membangun sumber daya unggul yakni berkaitan dengan Program Making Indonesia 4.0, di mana dibutuhkan SDM unggul untuk mengimplementasikan revolusi industri tersebut.

Hal tersebut tercermin dalam Program Vokasi Industri yang Sesuai dan Terhubung atau link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.

Kesiapan yang disampaikan Agus seyogyanya mencerminkan kesiapannya untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan rumah dan melanjutkan program yang dinilai sudah berjalan dengan baik di tubuh Kementerian Perindustrian.

Jika Agus dilantik sebagai Menperin pada Rabu (23/10), sekali lagi, Partai Golkar dipercaya mengurusi bidang manufaktur nasional, setidaknya sejak Fahmi Idris yang diangkat pada 5 Desember 2005, Mohammad Suleman Hidayat pada 22 Oktober 2009 dan Airlangga Hartarto pada 27 Juli 2016.

Baca juga: Agus Gumiwang tiba di Istana Kepresidenan