Jakarta (ANTARA) - Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan pemerintah mengharapkan pengembang terus berkomitmen mendukung program pembangunan rumah bersubsidi guna meningkatkan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat.

"Rumah subsidi itu dibangun untuk rakyat agar mereka bisa tinggal dengan layak. Pengembang yang menerima bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas) juga harus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah khususnya rumah bersubsidi," kata Khalawi Abdul Hamid dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, ujar dia, kualitas rumah dan lingkungan serta fasilitas pendukungnya juga harus dijaga sebaik mungkin.

Baca juga: Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan sebut 2019 tahun tersulit

Ia mengemukakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat.

Termasuk dengan penyaluran bantuan PSU seperti jalan lingkungan, penyediaan jaringan air bersih dan tempat pembuangan sampah terpadu kepada pengembang perumahan yang membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bantuan PSU tersebut dinilai merupakan stimulan bagi kalangan pelaku pembangunan rumah untuk membangun rumah MBR dalam rangka pencapaian target program satu juta rumah.

Khalawi menuturkan bantuan PSU ini diharapkan bisa mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak rumah bersubsidi untuk masyarakat Indonesia.

"Dengan dibangunnya PSU pemerintah ingin agar masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi dapat tinggal dengan lebih nyaman," katanya.

Kementerian PUPR telah menyalurkan bantuan PSU untuk 119.695 unit rumah bersubsidi secara nasional mulai tahun 2015 hingga 2019. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan rumah bersubsidi setiap tahunnya.

Baca juga: PUPR siapkan Program Bedah Rumah di Mandalika

Alokasi anggaran tahun 2019 untuk bantuan PSU sebesar Rp123 miliar untuk 13.000 unit rumah bersubsidi secara nasional. "Tahun 2020 mendatang kami telah mengalokasikan dana sekitar Rp202 miliar untuk pembangunan PSU sebanyak 22.500 unit rumah," ucap Khalawi.

Sebelumnya, Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyatakan tahun 2019 adalah tahun tersulit yang harus dihadapi oleh pihaknya sebagai salah satu bisnis properti, khususnya untuk pelaku usaha rumah subsidi.

"Selama saya bergelut di dunia properti kurang lebih 24 tahun, 2019 adalah tahun tersulit yang kami hadapi," kata Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja seusai membuka Musda I dan Pelantikan DPD Himperra Jawa Barat, di Kota Bandung, Rabu (16/10).

Endang menjelaskan tahun 2019 disebut sebagai tahun tersulit atau terberat karena beberapa sebab pertama anggaran untuk rumah subsisi kurang dan mekanisme APBN Perubahan Tahun 2019 memang tidak ada karena efek dari pelaksanaan Pemilu 2019.

"Alokasi subsidi perumahan rakyat tahun ini terbatas sehingga semua (pihak terkait bisnis properti) termasuk kami kehabisan bahar bakar untuk anggaran rumah subsidi," katanya.

Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, kata Endang, Himperra, tetap optimistis bisa melalui tahun ini dengan baik terlebih ada cadangan program dari pemerintah yakni dalam bentuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT.

Baca juga: Percepat Program Sejuta Rumah. BTN dapat tambahan kuota KPR FLPP