Kupang (ANTARA) - Pengamat Politik dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Marianus Kleden, berpendapat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar negara Indonesia tetap aman dengan merangkul lawan politik untuk bergabung dalam pemerintahannya pada periode kedua 2019-2024.

"Negara ini harus aman agar pembangunan terus bergerak maju, karena itulah Jokowi ingin merangkul lawan-lawan politik termasuk Partai Gerindra," katanya kepada Antara di Kupang, Selasa.

Dia mengatakan hal itu terkait kemungkinan masuknya Partai Gerindra untuk menduduki kursi menteri dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024.

Menurut Marianus, dapat diduga bahwa seluruh aksi demonstrasi maupun kerusuhan yang sebelumnya terjadi di Tanah Air ada kaitannya dengan kelompok oposisi.

Karena itu, untuk mencegah agar situasi negara tidak semakin runyam maka pihak lawan ditarik menjadi bagian dari kabinet kerja.

Baca juga: Presiden panggil Juliari Batubara dan Siti Nurbaya

Baca juga: Sri Mulyani tetap jadi Menkeu

Baca juga: Akademisi sebut Prabowo proklamirkan kematian kaum oposan

Namun menurut Marianus, meski demikian langka ini merupakan sesuatu yang tidak sehat untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. "Karena sebaiknya partai oposisi seperti Gerindra terus berada di luar kabinet agar fungsi ceck and balances tetap jalan," katanya.

Dia menjelaskan, Indonesia sebagai negara demokrasi menganut prinsip utama yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Prinsip dari rakyat ini, lanjut dia, perlu dilihat dengan sudah pandang berbeda, apakah rakyat suka atau tidak suka.

"Kalau rakyat tidak suka maka gampang dimonitor oleh oposisi sehingga demokrasi lebih sehat, aspirasi rakyat mudah terbaca dan terakomodasi dalam manajemen pemerintahan," katanya.

Dia mengatakan, jika semua oposisi dirangkul dalam pemerintahan, maka tidak ada pihak yang berusaha melacak aspirasi rakyat secara otentik.

"Dan ini berbahaya karena ketika rakyat bersuara namun tidak sejalan dengan pemerintah, sebenarnya di situlah peran oposisi membuka ruang, tetapi jika ditarik ke pemerintahan maka tidak ada pihak yang mengakomodasi aspirasi rakyat," katanya.