Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menetapkan total 4.984 Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri, di mana 113 di antaranya ditetapkan sebagai SNI wajib hingga semester I tahun 2019.

“Kalau kita memberlakukan SNI wajib itu harus ada alasannya. Alasannya faktor keamanan, kesehatan dan lingkungan. Kalau itu terbukti mengganggu maka dia bisa wajib,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemenperin Ngakan Timur Antara di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan, apabila sebuah SNI dinyatakan wajib, maka Pemerintah Indonesia harus melapor ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dengan membawa bukti-bukti pendukung.


Baca juga: Kemenperin yakin SNI wajib pelumas berpotensi tingkatkan ekspor

Selain itu, lanjut Ngakan, pemerintah perlu membangun infrastruktur standar apabila sebuah SNI ditetapkan wajib, yakni adanya lembaga sertifikasi, laboratorium uji, asessor, hingga pengambil sampel.

“Faktor-faktor itu harus ada semua. Kalau salah satu tidak ada, itu akan memberikan feed back yang kurang baik,” ujarnya.

Ngakan menjelaskan, pada 1994, Indonesia secara resmi meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the WTO.

Artinya, Indonesia harus menyiapkan diri sebaik mungkin untuk mampu menghadapi sebuah era globalisasi dengan suasana persaingan perdagangan yang semakin ketat.

Baca juga: Kemenperin atur SNI wajib minuman kemasan
Baca juga: Kemenperin tindak tegas produk logam tanpa SNI

“Hal tersebut juga menimbulkan konsekuensi bahwa segala bentuk hambatan perdagangan khususnya hambatan tarif secara bertahap harus diturunkan,” ungkapnya.

Menurut dia, instrumen yang umumnya dilakukan di Indonesia adalah melalui pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, yang fokus utamanya untuk produk-produk yang berkaitan dengan Keamanan, Kesehatan, Keselamatan manusia dan Lingkungan (K3L).

“Standardisasi industri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat berfungsi ganda, yaitu untuk meningkatkan akses pasar luar negeri dan menekan laju impor,” katanya.

Selain itu, standardisasi sering dijadikan sebagai ukuran pemenuhan terhadap persyaratan akses pasar di suatu negara tujuan ekspor. Di sis

Baca juga: Kemenperin fasilitasi IKM mainan anak kantongi sertifikat SNI
Baca juga: Kemenperin minta penegak hukum koordinasi soal produk tanpa SNI