Bappenas optimistis pemangkasan eselon dapat diterima birokrat
21 Oktober 2019 15:52 WIB
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Slamet Soedarsono di Jakarta, Senin (21/10/2019). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)
Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Slamet Soedarsono optimistis bahwa rencana Presiden Joko Widodo mengenai pemangkasan lapisan eselon di pemerintahan dapat diterima oleh para birokrat.
“Optimis, saya kira birokrat itu nanti akan memahami dengan penjelasan latar bekakang kenapa dibuat seperti itu dan disampaikan berbagai manfaatnya,” katanya saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin.
Slamet mengatakan bahwa sebenarnya jabatan dalam pemerintahan ada dua yaitu struktural yakni terkait dengan pengambilan keputusan seperti direktur dan kasubdit, serta fungsional yakni pengkaji (telaah) berdasarkan spesialisasi background pendidikan atau sertifikasi.
Baca juga: Pelantikan Presiden, Jokowi akan pangkas jumlah eselon
“Dia lebih ke spesialis menyampaikan gagasan terbaik untuk pengambilan keputusan,” ujarnya.
Menurutnya, kini jabatan fungsional semakin hari semakin besar perannya yaitu melalui berbagai kompetensi dasar kepada profesi dan spesialisasi maka mereka akan melengkapi fungsi birokrasi.
“Dia akan lebih banyak melakukan telaah yang bisa disampaikan ke pimpinan tertinggi mengenai karyanya jadi untuk eksis di birokrasi tidak hanya melalui jalur struktural,” ujarnya.
Selain itu, Slamet menuturkan bahwa perampingan struktur sebenarnya telah ada dan dilakukan sejak kepemimpinan Jokowi jilid I namun skala kebijakan tersebut tidak terlalu besar sehingga kurang diekspos.
Baca juga: CIPS: Penyederhanaan eselon bukan hal utama pangkas birokrasi
“Di Bappenas sendiri strukturnya tidak sebanyak dulu yang ada eselon IV, sekarang di kedeputian itu paling rendah eselon III karena sebagian berpindah dari jabatan struktural ke fungsional. Saya kira di kementerian lain juga berlangsung hal seperti ini,” jelasnya.
Di sisi lain, Slamet belum mengetahui kapan rencana tersebut akan diterapkan sebab saat ini pihaknya juga sedang menanti pengumuman kabinet.
“Kita sabar sebentar, nanti ada pengumuman kabinet. Kabinet itu akan melakukan perencanaan lebih terperinci mengenai mana yang didahulukan dan dipercepat,” katanya.
Sebelumnya saat pidato pelantikan presiden periode 2019-2024 pada Minggu (20/10), Joko Widodo menyampaikan rencananya untuk menyederhanakan jabatan eselon di pemerintahan dari empat menjadi dua level.
“Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi.
“Optimis, saya kira birokrat itu nanti akan memahami dengan penjelasan latar bekakang kenapa dibuat seperti itu dan disampaikan berbagai manfaatnya,” katanya saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin.
Slamet mengatakan bahwa sebenarnya jabatan dalam pemerintahan ada dua yaitu struktural yakni terkait dengan pengambilan keputusan seperti direktur dan kasubdit, serta fungsional yakni pengkaji (telaah) berdasarkan spesialisasi background pendidikan atau sertifikasi.
Baca juga: Pelantikan Presiden, Jokowi akan pangkas jumlah eselon
“Dia lebih ke spesialis menyampaikan gagasan terbaik untuk pengambilan keputusan,” ujarnya.
Menurutnya, kini jabatan fungsional semakin hari semakin besar perannya yaitu melalui berbagai kompetensi dasar kepada profesi dan spesialisasi maka mereka akan melengkapi fungsi birokrasi.
“Dia akan lebih banyak melakukan telaah yang bisa disampaikan ke pimpinan tertinggi mengenai karyanya jadi untuk eksis di birokrasi tidak hanya melalui jalur struktural,” ujarnya.
Selain itu, Slamet menuturkan bahwa perampingan struktur sebenarnya telah ada dan dilakukan sejak kepemimpinan Jokowi jilid I namun skala kebijakan tersebut tidak terlalu besar sehingga kurang diekspos.
Baca juga: CIPS: Penyederhanaan eselon bukan hal utama pangkas birokrasi
“Di Bappenas sendiri strukturnya tidak sebanyak dulu yang ada eselon IV, sekarang di kedeputian itu paling rendah eselon III karena sebagian berpindah dari jabatan struktural ke fungsional. Saya kira di kementerian lain juga berlangsung hal seperti ini,” jelasnya.
Di sisi lain, Slamet belum mengetahui kapan rencana tersebut akan diterapkan sebab saat ini pihaknya juga sedang menanti pengumuman kabinet.
“Kita sabar sebentar, nanti ada pengumuman kabinet. Kabinet itu akan melakukan perencanaan lebih terperinci mengenai mana yang didahulukan dan dipercepat,” katanya.
Sebelumnya saat pidato pelantikan presiden periode 2019-2024 pada Minggu (20/10), Joko Widodo menyampaikan rencananya untuk menyederhanakan jabatan eselon di pemerintahan dari empat menjadi dua level.
“Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
Tags: